Connect with us

Nasional

Ridwan Kamil Balas Mahfud MD: Mengapa Kepala Daerah Terus yang Harus Diperiksa?

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons jawaban Menko Polhukam, Mahfud MD soal pertanggungjawaban kerumunan massa Habib Rizieq Shihab.

Kang Emil sapaan akrabnya mengaku heran kepala daerah seperti dirinya harus dimintai pertanggungjawaban atas izin atau kebijakan yang diberikan pemerintah pusat.

“Siap pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohan maaf jika tidak berkenan,” kata Ridwan Kamil di akun Twitternya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil soal dirinya yang dianggap bertanggungjawab atas kerumunan massa di acara Habib Rizieq Shihab.

Mahfud mengaku bertanggungjawab atas kepulangan HRS hingga mengizinkan imam besar FPI itu dijemput dari Bandara Soekarno Hatta hingga Petamburan.

Advertisement

“Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” kata Mahfud di akun Twitter bercentang biru miliknya, Rabu (16/12/2020).

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Politik30 menit ago

Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Politik1 jam ago

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Politik1 jam ago

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027 Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Politik1 jam ago

Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Politik1 jam ago

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik10 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik10 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik10 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik10 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik10 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...