Connect with us

Politik

Lindungi Satwa dan Tumbuhan Indonesia, Darori Minta Pengawasan Karantina Ditingkatkan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mendorong penguatan anggaran serta penambahan sarana dan fasilitas Badan Karantina Indonesia (Barantin). Menurutnya, banyaknya pintu masuk barang dari luar negeri membutuhkan dukungan pengawasan karantina yang memadai untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam satwa serta tumbuhan di Indonesia.

“Maka sarana fasilitas untuk Badan Karantina perlu ditambah, sehingga bisa mengawasi segala sesuatunya, sehingga menghindari kalau itu lolos ternyata bawa hama dan penyakit itu bisa menular ke Indonesia, baik kepada satwa, tumbuhan, dan juga yang lainnya gitu,” ujar Darori usai menyaksikan pemusnahan media pembawa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai pengawasan terhadap barang dari luar negeri menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas karantina. Karena itu, Barantin membutuhkan dukungan lebih kuat, baik dari sisi anggaran maupun fasilitas. Selain itu, Darori menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemusnahan barang yang melanggar ketentuan karantina.

Sebelumnya, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan Erwin A.M. Dabukke memaparkan rencana pengoperasian mesin pencacah di terminal kedatangan internasional Bandara Syamsudin Noor. Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola bandara dan Bea Cukai agar barang bawaan tanpa dokumen dapat langsung dimusnahkan di hadapan pemiliknya.

Erwin juga menjelaskan bahwa pengawasan karantina di Kalimantan Selatan dilakukan melalui empat satuan pelayanan, yakni di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, serta bandara dan pelabuhan di Batulicin dan Kotabaru.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Darori mendukung rencana penggunaan mesin pencacah. Menurutnya, pemusnahan yang disaksikan langsung oleh pemilik barang dapat mencegah munculnya kecurigaan terhadap petugas karantina.

“Alangkah baiknya yang punya barang itu menyaksikan barangnya dimusnahkan, akan puas, tidak menduga-duga barang itu akan dimakan, akan dijual belikan, dan seterusnya,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Darori juga menilai sosialisasi ketentuan karantina kepada masyarakat perlu diperluas. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan mengenai barang bawaan dari luar negeri, khususnya makanan dan tumbuhan yang wajib dilaporkan untuk menjalani pemeriksaan karantina.

Karena itu, ia mendorong penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji memberikan informasi kepada calon jemaah sebelum keberangkatan. Dengan demikian, jemaah memahami kewajiban melaporkan (declare) barang bawaan serta ketentuan pemeriksaan karantina.

“Makanya penyuluhan perlu di bandara-bandara kepada masyarakat sehingga tidak kecewa kalau ada barang yang disita untuk dimusnahkan,” ucapnya.

Advertisement

Darori menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendorong penguatan Barantin melalui dukungan anggaran, penambahan sarana dan fasilitas, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar pengawasan di setiap pintu masuk berjalan optimal dan risiko masuknya hama serta penyakit ke Indonesia dapat dicegah.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...