Connect with us

Politik

Titiek Soeharto Dorong BUMN Khusus Pakan dan Subsidi bagi Peternak serta Pembudidaya

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan pakan ternak dan ikan. Komisi IV juga akan mengusulkan subsidi pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan, sebagaimana subsidi pupuk bagi petani.

“Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan,” ujar Titiek Soeharto usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, persoalan pakan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan peternak dan pembudidaya ikan. Karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan pakan perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

“Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani,” tegasnya.

Titiek juga berharap pembangunan pabrik pakan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi diperluas ke berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Dengan demikian, kebutuhan pakan ternak dan ikan dapat dipenuhi secara lebih merata.

Advertisement

Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyebut Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kemenko Pangan, Badan Pangan, dan Danantara, terkait rencana pembentukan BUMN khusus pakan.

Selain pembentukan BUMN, Komisi IV akan mendorong pemerintah memberikan subsidi pakan untuk meringankan beban biaya produksi peternak dan pembudidaya ikan.

“Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan,” ungkapnya.

Usulan tersebut sejalan dengan aspirasi yang disampaikan dalam diskusi bersama Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta para pembudidaya dan penyuluh perikanan. Dalam pertemuan itu, perwakilan penyuluh menyebut hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya terserap untuk membeli pakan. Bahkan, harga pakan telah naik empat kali sepanjang tahun ini, sementara harga jual ikan tidak mengalami kenaikan serupa.

Di sisi lain, Titiek mengapresiasi capaian BPBAT Mandiangin dalam pembenihan ikan lokal, termasuk ikan gabus dan belida.

Advertisement

“Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida,” tambahnya.

Ia menilai kapasitas BPBAT Mandiangin perlu diperkuat melalui pembangunan unit pelaksana teknis (UPT) serupa di provinsi lain. Saat ini, balai tersebut menjadi satu-satunya fasilitas sejenis di Kalimantan yang memasok kebutuhan benih ke berbagai wilayah di pulau tersebut.

“Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya saat ini tersebar di 15 lokasi di seluruh Indonesia. KKP juga tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.

Titiek menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan pelaku usaha perikanan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...