Connect with us

Politik

Bimantoro: Penyadapan Harus Diawasi agar Data Masyarakat Tidak Disalahgunakan

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan. Menurutnya, keterlibatan pengadilan diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.

Bimantoro menilai, mekanisme perizinan melalui pengadilan juga penting untuk mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan antar-institusi penegak hukum. Ia mencontohkan kemungkinan satu objek perkara disadap oleh beberapa institusi sekaligus, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui aturan yang jelas agar pelaksanaan penyadapan tetap berada dalam mekanisme pengawasan.

“Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak, kalau kayak gitu? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan, semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga ada yang bertanggung jawab di sana,” ujar Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, penyadapan bukan semata-mata persoalan kewenangan aparat untuk memperoleh informasi dalam proses penegakan hukum. Di dalamnya terdapat data dan komunikasi masyarakat yang harus dilindungi. Terlebih, komunikasi pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berpotensi ikut terekam dalam proses penyadapan.

Karena itu, Bimantoro mengingatkan agar data hasil penyadapan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Ia menyoroti risiko data masyarakat yang tidak terkait tindak pidana diperjualbelikan apabila tidak disertai mekanisme perlindungan dan pengawasan yang memadai.

Advertisement

“Di situ ada data, Pak. Ada perlindungan data masyarakat yang harus kita lindungi. Terkadang-kadang tidak terkait tindak pidana, data ini, mohon maaf, bisa dijual untuk yang lainnya juga,” tegasnya.

Selain mekanisme izin pengadilan, Bimantoro meminta RUU tentang Penyadapan memperjelas batas antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan negara dengan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Pembedaan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kerancuan kewenangan yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat.

Melalui pengaturan tersebut, Bimantoro berharap pelaksanaan penyadapan memiliki mekanisme kontrol yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi dan data masyarakat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...