Connect with us

Politik

Lale Syifaun Dorong Seluruh Sekolah Rakyat Dilengkapi Klinik Kesehatan

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, mendorong pemerintah melengkapi seluruh Sekolah Rakyat dengan fasilitas klinik kesehatan. Keberadaan klinik dinilai penting untuk memastikan peserta didik memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan memadai, mengingat sebagian besar aktivitas mereka berlangsung di lingkungan sekolah dan asrama.

Menurut Lale, kebutuhan fasilitas kesehatan tersebut semakin mendesak, terutama di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, klinik di lingkungan sekolah dapat mempermudah akses pemeriksaan sekaligus mempercepat penanganan apabila peserta didik mengalami gangguan kesehatan.

Ia menilai fasilitas tersebut juga sangat dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat yang berlokasi jauh dari pusat layanan kesehatan maupun rumah sakit di wilayah kabupaten. Dengan demikian, siswa tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pemeriksaan atau penanganan medis.

“Kami sangat mendukung adanya klinik di sekolah-sekolah di mana pun itu. Karena siswanya banyak. Apalagi kalau sentranya atau rumah sakit di kabupaten tersebut itu jauh,” ujar Lale saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Lale menambahkan, penyediaan klinik perlu menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, terlebih Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Dengan pola tersebut, siswa tinggal dan beraktivitas di lingkungan sekolah sepanjang hari sehingga membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Advertisement

Karena itu, ia berharap fasilitas klinik dapat dimasukkan dalam pengembangan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menurutnya, penyelenggaraan program tersebut tidak cukup hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan peserta didik.

“Jadi sudah layak semua Sekolah Rakyat itu ditambah dengan klinik,” tegas Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...