Politik
Habiburokhman Minta Polda NTT Segera Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Published
7 jam agoon
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun, termasuk pejabat publik.
Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang jabatan pihak yang dilaporkan.
“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman, Sabtu (14/11/2026).
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan dapat dilakukan apabila persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.
“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan partainya akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Habiburokhman menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban atas perlindungan dan keadilan terpenuhi.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menhan Sjafrie Sampaikan Belasungkawa kepada Keluarga Prajurit TNI AD Korban Kecelakaan Helikopter MI-17
Bimantoro: Penyadapan Harus Diawasi agar Data Masyarakat Tidak Disalahgunakan
Lale Syifaun Dorong Seluruh Sekolah Rakyat Dilengkapi Klinik Kesehatan
Habiburokhman Minta Polda NTT Segera Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Lindungi Satwa dan Tumbuhan Indonesia, Darori Minta Pengawasan Karantina Ditingkatkan
Transformasi UIN Madura Menuju BLU, Wardatul Asriah Ingatkan Pentingnya Penguatan SDM dan Tata Kelola
Titiek Soeharto Dorong BUMN Khusus Pakan dan Subsidi bagi Peternak serta Pembudidaya
Kurangi Ketergantungan Impor, Andre Rosiade Dorong Bio Farma Perbesar Produksi Vaksin
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

