Connect with us

Politik

Habiburokhman Minta Polda NTT Segera Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun, termasuk pejabat publik.

Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang jabatan pihak yang dilaporkan.

“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman, Sabtu (14/11/2026).

Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan dapat dilakukan apabila persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Advertisement

Selain mendorong penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan partainya akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Habiburokhman menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban atas perlindungan dan keadilan terpenuhi.

Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...