Connect with us

Politik

Transformasi UIN Madura Menuju BLU, Wardatul Asriah Ingatkan Pentingnya Penguatan SDM dan Tata Kelola

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menegaskan bahwa rencana transformasi Universitas Islam Negeri (UIN) Madura dari satuan kerja (satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) harus dipersiapkan secara matang. Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemandirian pengelolaan kampus, tetapi juga memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Madura, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Hal tersebut disampaikan Wardatul dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).

“Transformasi dari satker ke BLU ini tentu merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan kemandirian, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan tinggi. Tetapi status ini bukan sekadar perubahan pola pengelolaan keuangan, kami berharap tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, serta budaya kerja organisasi juga lebih ditingkatkan lagi,” ujar Wardatul.

Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai, kesiapan kelembagaan menjadi faktor penting agar pengelolaan kampus dengan status BLU dapat berjalan optimal. Di sisi lain, UIN Madura diharapkan semakin berperan dalam membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat di sekitarnya.

“Saya berharap UIN Madura perlu mengambil peran yang lebih besar dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Madura, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama lulusan madrasah, pesantren, dan masyarakat di wilayah Kepulauan Madura,” tuturnya.

Advertisement

Wardatul juga menyoroti persoalan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang masih dihadapi UIN Madura, sebagaimana disampaikan pihak rektorat. Salah satunya adalah kebutuhan tenaga ahli farmasi. Saat ini, kampus tersebut baru memiliki satu tenaga ahli, sementara masih membutuhkan tambahan empat orang. Ia berharap persoalan tersebut dapat diatasi dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, Wardatul mengungkapkan bahwa Komisi VIII mencatat sekitar sembilan aspirasi yang disampaikan para wakil rektor dan Ketua Senat UIN Madura. Aspirasi tersebut antara lain menyangkut kekurangan SDM, khususnya untuk program pendidikan umum, serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terkait rasio program studi umum dan agama sebesar 20 persen berbanding 80 persen.

“Aspirasi yang sembilan ini tidak kami ulas satu per satu karena kami yakin semua yang hadir juga mencatat. Apa yang menjadi PR kami di Komisi VIII tentu akan kita catat dan kita kawal. Apalagi di sini ada anggota DPR RI dari dapil Pamekasan, Ibu Ansari, tentu banyak PR-nya. Mudah-mudahan sembilan-sembilannya bisa dikawal dan direalisasikan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Wardatul menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rombongan, Ansari, yang telah memfasilitasi kunjungan Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura. Ia berharap kunjungan tersebut menjadi awal dari pengawalan berkelanjutan terhadap berbagai aspirasi kampus.

“Mudah-mudahan ini yang pertama dan tidak untuk yang terakhir kita datang ke sini. Ke depannya mudah-mudahan kita datang lagi ke UIN Madura dengan aspirasi yang sedikit, karena yang banyak tadi sudah kita perjuangkan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...