Nasional
Produksi Obat Covid-19 Harus Dikebut
Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Upaya untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 terus dilakukan. Kali ini, Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan meminta agar produsen farmasi nasional mempercepat produksi obat Covid-19. Salah satunya adalah obat Remdesivir.
“Harus diupayakan untuk segera produksi dalam negeri. Kita cari bahan-bahannya itu nanti, jadi jangan ada hambatan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (28/9).
Senada dengan Luhut, Menteri Kesehatan Terawan yang mengatakan bahwa dia setuju untuk mendukung semua riset yang dilakukan untuk memproduksi Remdesivir dalam negeri. Pihaknya akan mem-back-up untuk kebutuhan obat apapun.
“Pasti akan kami dukung karena kami tinggal ajukan dan adakan bersama dengan BUMN dan bersama dengan BPOM kami akan koordinasi supaya segala sesuatu tepat sasaran, tepat waktu dan kita tidak membuat kebijakan yang justru kita tidak bisa menyelamatkan (pasien Covid) seperti apa yang Bapak (Menko Luhut) sampaikan,” ucapnya.
Sementara, Direktur Utama Bio Farma Honesti mengatakan pihaknya telah mengurus izin untuk memproduksi Remdesivir. Pihaknya telah melakukan uji klinis skala pilot untuk produksi Remdesivir dalam negeri.
“Ada dua cara yang kami lakukan, yakni kita mengadakan kerja sama dengan India. Sementara kita akan melakukan uji klinis nanti kerja sama dengan BUMN. Kedua, Disamping izin impor, kami juga sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ucapnya.rn(Fajar)rn
Dasco: DPR Tunaikan Janji kepada Buruh, UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan
Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun Berhasil Diselamatkan
Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator
Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...
Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Komisi II DPR RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah...
Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de...
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...
Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...