Politik
Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun Berhasil Diselamatkan
Published
54 menit agoon
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dengan nilai mencapai hampir Rp400 triliun.
Presiden menegaskan, penyelamatan aset tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih. Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus, kekayaannya hilang. 6,2 juta ini nilainya dihitung hampir Rp400 triliun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Presiden, besarnya nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat apabila dikelola secara optimal. Dana tersebut, kata Prabowo, dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah rakyat, hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Rp400 triliun kita hilangkan kemiskinan, Rp400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkapnya.
Presiden mencontohkan, pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp90 triliun. Menurutnya, penyelamatan kekayaan negara dalam jumlah besar akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas publik, termasuk sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
Selain kawasan hutan, Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah menertibkan praktik pertambangan ilegal. Ia secara khusus menyinggung upaya mengurangi penyelundupan timah di Pulau Bangka yang turut berdampak terhadap kinerja PT Timah.
“Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi, dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” tutur Presiden.
Presiden menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Satgas PKH bersama berbagai lembaga negara. Ia juga menyoroti upaya Bea Cukai dalam membongkar praktik penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta pemberantasan jaringan narkotika yang terus dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembenahan dan penertiban. Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan negara untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan diri dari berbagai praktik yang merugikan negara.
“Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tegasnya.
Bagi Presiden, penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan dan penertiban tambang ilegal bukan sekadar menyelamatkan aset negara saat ini, tetapi juga menjaga kekayaan bangsa untuk generasi mendatang.
“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menyebut kerja Satgas PKH selama dua tahun juga telah memberikan kontribusi besar bagi negara, dengan nilai yang berhasil dikembalikan mencapai Rp52 triliun.
Atas capaian tersebut, Presiden meminta pimpinan Satgas PKH memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan kinerja dan prestasi.
“Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan,” tandas Presiden.
Petani Harus Nikmati Nilai Tambah, Darori Dorong Karet Tak Lagi Dijual Mentah
Melly Goeslaw Dorong Hak Cipta Makin Kuat di Era Digital dan AI
Dasco: DPR Tunaikan Janji kepada Buruh, UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan
Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun Berhasil Diselamatkan
Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator
Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...
Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Komisi II DPR RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah...
Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de...
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...
Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

