Connect with us

Nasional

Tuntut Perlakuan Aturan yang Sama, KH Aziz Hakim Syaerozie: Tidak Boleh Tajam di Bawah tetapi Tumpul di Atas

Published

on

Kabarpolitik.com, CIREBON — Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyampaikan protes keras terkait pembiaran terjadinya kerumunan massa di DKI Jakarta beberapa hari lalu.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozie menuntut adanya keadilan kepada pemerintah dan Satgas Covid-19 Nasional dalam penerapan protokol kesehatan, terutama larangan bagi masyarakat untuk berkerumun di masa pandemi.

“PCNU Kabupaten Cirebon menuntut adanya perlakukan aturan yang sama dalam penerapan protokol kesehatan, tidak boleh tajam di bawah tetapi tumpul di atas,” kata Kiai Aziz Hakim Syaerozie di Cirebon, Kamis (19/11).Kiai Aziz pun menyayangkan fenomena yang terjadi beberapa hari lalu, seperti banyak orang di Jakarta berkerumun tetapi aparatur negara yang masuk dalam komponen Satgas Covid-19 tidak melakukan apa pun dengan adanya peristiwa tersebut.

“Jangankan berikhtiar untuk membubarkannya, mengantisipasi saja agar tidak terjadi kerumunan massa juga sama sekali tidak dilakukannya dan bahkan terkesan membiarkan,” tegas Kiai Aziz.

Padahal dalam berikhtiar menanggulangi wabah virus Corona, PCNU Kabupaten Cirebon secara aktif memberikan arahan-arahan dalam menerapkan protokol kesehatan, terlebih pada bulan Oktober yang lalu.

Advertisement

Sebab, hampir di setiap sudut kampung warga NU dan pengurus NU dari tingkat cabang sampai ke tingkat ranting juga sibuk menyelenggarakan peringatan hari santri dan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban
Politik5 menit ago

Fransciscus Maria Agustinus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan...

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031 DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
Politik5 menit ago

DPR RI Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan...

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik6 menit ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik6 menit ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
Politik6 menit ago

Mercy Chriesty Barends: Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro...

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria
Politik7 menit ago

Muhammad Khozin: Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut...

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan
Politik8 menit ago

Atalia Praratya Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M....

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD
Politik9 menit ago

Taufan Pawe, Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD di Sulsel

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di...

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna
Politik10 menit ago

M Rifqinizamy Karsayuda: Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan...

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania
Politik11 menit ago

Syahrul Aidi Desak Parlemen Dunia Bela Hak Minoritas Muslim di India

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga...