Nasional
Amran Sulaiman Bakal Dianugerahi Bintang Mahaputera, Pengamat: Ini Bukti Prestasi Beliau
Kabarpolitik.com, JAKARTA– Dr Ir Andi Amran Sulaiman, Mantan Menteri Pertanian dikabarkan bakal mendapat penganugrahan tanda kehormatan Republik Indonesia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana penganugrahan tanda kehormatan ini akan diserahkan pada Rabu, 11 November 2020 mendatang bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan.
Informasi ini didapatkan dari keterangan staf Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden Febby Riandary, Sabtu (7/11).
Dikabarkan, selain Andi Amran Sulaiman, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hingga mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga akan mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera.
Adapun ketentuan pemberian penghargaan tercantum pada UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan hingga PP 35 2020 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2009.
Menanggapi hal ini, Pemerhati kedaulatan pangan Prof. Tjipta Lesmana menilai wajar Andi Amran menerima penghargaan tersebut.
“Saya sangat memuji kinerja Andi Amran Sulaiman dulu dalam berbagai upayanya menegakkan kembali kejayaan pangan Indonesia. Kerja keras itu kini terbukti dengan mampunya Indonesia untuk menggenjot produksi padi sehingga tak ada lagi impor beras untuk sepanjang tahun 2016. Inilah bukti kerja keras itu. Apalagi prestasi yang ditorehkan ini dilakukan di tengah hantaman kondisi cuaca ekstrim seperti El Nino dan La Nina. Ini tidak main-main. Ini kerja nyata yang sangat patut diapresiasi”, ujarnya Tjipta.rn(Fajar)rn
Evaluasi Panja Haji DPR, PKB Minta Hotel Terlalu Jauh dari Masjidil Haram Dicoret
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...