Bambang Haryo Dorong Kemenpar Perkuat Iklim Pariwisata di Tengah Efisiensi Anggaran

Pada awal tahun 2025, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran bagi kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang mengalami pemangkasan anggaran sehingga sisa anggaran 2025 hanya sebesar Rp 884,9 miliar.

Meski demikian, Kemenpar tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan program unggulan pada 2025, seperti yang disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, mempertanyakan langkah-langkah yang diambil Kemenpar di tengah efisiensi anggaran ini.

Bambang menekankan pentingnya menjaga wisatawan domestik yang lebih mudah dijangkau dibandingkan wisatawan asing. “Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk wisatawan lokal, karena ini yang lebih memungkinkan dijaga dibanding wisatawan asing,” ujar Bambang di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Namun, Bambang juga mengakui bahwa target wisatawan asing tetap penting. Ia mencatat bahwa jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, padahal Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar.

“Target wisatawan asing tetap menjadi fokus kita. Data menunjukkan kita masih rendah dibanding negara ASEAN lainnya, padahal potensi wisata kita sangat besar,” jelas Bambang.

Bambang juga menyoroti potensi Lombok sebagai destinasi wisata halal yang berpotensi menarik wisatawan dari Timur Tengah dan Malaysia. Ia meminta penjelasan Menteri Pariwisata terkait langkah-langkah untuk mengembangkan potensi ini.

“Lombok sangat memungkinkan jadi destinasi wisata halal untuk wisatawan Muslim, dan kita bisa mengambil pasar dari Arab Saudi dan Malaysia,” kata Bambang.

Untuk mendukung empat dari delapan Asta Cita (prioritas nasional), Kemenpar telah merancang berbagai program unggulan, seperti gerakan wisata bersih, tourism 5.0, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, serta peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata.