Politik
Habiburokhman Desak Pemasangan CCTV di Seluruh Ruang Pemeriksaan Polisi untuk Cegah Kesalahan Prosedural
Published
2 tahun agoon
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak agar seluruh tempat pemeriksaan pelaku, baik di Polsek, Polres, maupun Polda, dilengkapi dengan kamera pengintai atau CCTV. Desakan ini muncul setelah adanya informasi terkait pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan terhadap anak di bawah umur, di mana orang tua tidak dilibatkan saat proses pembuatan BAP dan penyelidikan.
Habiburokhman menegaskan bahwa tanpa adanya CCTV, kesalahan prosedural dalam penyelidikan tidak bisa terdeteksi. Ia berpendapat, meskipun pemasangan CCTV tampak seperti hal kecil, itu adalah langkah penting yang harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian.
“Masalah CCTV ini juga akan menjadi bagian dari perbaikan kita dalam KUHAP ke depan,” ujar Habiburokhman dalam rapat bersama jajaran Polres Tasikmalaya Kota dan Polda Jabar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).
Ia menambahkan bahwa CCTV harus selalu aktif di semua ruang tempat orang ditahan. Menurutnya, dengan adanya CCTV, kesalahan prosedur dalam pemeriksaan dapat lebih mudah dibuktikan.
“Kesalahan prosedur harus dibuktikan dengan dua alat bukti, dan jika tidak ada CCTV, maka sulit bagi Propam untuk membuktikannya,” jelasnya.
“Hal ini perlu didalami lebih lanjut, terutama dalam pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH).” tambahnya.
Habiburokhman menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya upaya untuk memastikan bahwa sistem penyelidikan lebih transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
You may like
Buka Kongres Nasional ke-V API, Wapres Tekankan Penguatan Toleransi untuk Jaga Persatuan Bangsa
Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Marwan Jafar Minta Anggaran LPS Efisien: Integritas SDM Jangan Cuma di Atas Kertas
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...
Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

