Connect with us

Politik

HRA Turun Langsung ke Desa Cimara untuk Penanganan Longsor dan Peningkatan Kebutuhan Masyarakat

Published

on

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Haji Rokhmat Ardiyan (HRA), turun langsung ke Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, untuk menindaklanjuti laporan mengenai kesulitan masyarakat terdampak bencana longsor.

Menurut Rokhmat Ardiyan, kunjungan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar anggota legislatif dari Partai Gerindra bergerak cepat dalam merespons permasalahan masyarakat.

“Hari ini kami datang untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak longsor. Sebelumnya, tim kami sudah turun lebih dulu untuk memetakan permasalahan di lapangan,” ujar HRA didampingi Istri Dian Marina Puspita (DMP), Jumat (31/1/2025)

Dalam kunjungan kali ini, Anggota Komisi XII dari Fraksi Gerindra itu didampingi oleh Pj Bupati Kuningan, PJ Sekda, TNI, Polri, BPBD, serta dinas terkait. Mereka berkolaborasi untuk menyusun langkah-langkah penanganan bencana yang lebih permanen.

“Kami ingin memastikan bahwa sebelum Lebaran, semua rumah yang terdampak sudah dibangun kembali,” tambahnya.

Advertisement

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak longsor, bantuan berupa sembako disalurkan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya, BRI serta Arunika yang turut menggelontorkan bantuan langsung seperti tabung gas 3 kg dan sembako.

Selain itu, Rokhmat Ardiyan juga menyoroti beberapa kebutuhan mendesak warga Desa Cimara, antara lain Penyediaan air bersih melalui pemasangan pipa permanen sepanjang 1,5 km, Penyediaan listrik bagi warga yang belum memiliki KWH listrik.

“Saya mendorong PLN agar segera hadir membantu masyarakat di Desa Cimara yang masih kesulitan akses listrik,” tegasnya.

Kapoksi Komisi XII Fraksi Gerindra itu bilang, bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran dan lokasi pembangunan rumah bagi warga terdampak. Ia bersyukur karena mendapat dukungan penuh dari Pj Bupati, Pj Sekda, dan Forkopimda dalam percepatan penanganan bencana.

“Alhamdulillah, kolaborasi ini berjalan baik. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja cepat agar warga bisa kembali menjalankan aktivitas dengan nyaman sebelum Lebaran tiba,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik2 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik3 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik3 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik3 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik4 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik4 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik4 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik6 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik6 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik6 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...