Kemendagri “Semprit” 67 Pemda soal Netralitas ASN, Ada Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan teguran terhadap 67 kepala daerah yang diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2020.

67 kepala daerah ini dianggap belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas Pilkada 2020.

Teguran itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Tito Karnavian tertanggal 27 Oktober 2020.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua KASN dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Mendagri Tito menerangkan, para kepala daerah ini diberi waktu tiga hari menindaklanjuti teguran KASN. Akan ada sanksi yang menanti mereka jika hal ini tak jua diindahkan.

Aturan ini berdasarkan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

“Ada waktu tiga hari menindaklanjuti surat rekomendasi (teguran) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin,” tegas Tito dalam keterangan resminya, Minggu (1/11/2020).rn(Fajar)rn