Connect with us

Nasional

Kemendikbud Beri Kabar Baik untuk Guru Honorer, PKS Belum Puas

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengalokasikan anggaran rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2021.

Anggaran yang disiapkan Kemendikbud sebesar Rp179 miliar untuk merekrut guru PPPK dari honorer. Namun, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak puas.

Sebab, anggaran tersebut tidak mengakomodir tenaga kependidikan. “Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada 14 September yang berlangsung tertutup, saya menanyakan langsung masalah tersebut. Kenapa hanya rekrutmen guru PPPK yang dianggarkan,” terang Fikri kepada JPNN.com, Rabu (16/9).

Selain itu, dia meminta Kemendikbud untuk menguraikan dari Rp179 miliar itu ada berapa guru baik honoror K2 maupun nonkategori yang direkrut.

Jangan sampai kebutuhan guru sekitar satu juta diisi sebagian besar oleh lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

Advertisement

“Kami mendesak agar kebutuhan guru diisi oleh seluruh honorer baik k2 maupun nonkategori. Selesaikan dulu guru honorer ini baru rekrut pelamar umum,” tegasnya.

Desakan Komisi X DPR ini, lanjutnya, akan dijawab pemerintah secara tertulis.Namun Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril memastikan rekrutmen PPPK 2021 akan digelar dan sudah dianggarkan. Rekrutmen guru PPPK ini akan diisi oleh guru honorer juga.

“Kami akan kawal ini agar guru-guru honorer K2 dan nonkategori bisa mendapatkan formasi PPPK terbanyak di 2021. Begitu juga tenaga kependidikan harus diakomodir,” tandasnya. (jpnn/fajar)rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik8 menit ago

Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​ Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Politik8 menit ago

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...

Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Politik9 menit ago

Ahmad Basarah Desak Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif...

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik10 menit ago

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Sufmi Dasco Ahmad: Kado Terindah untuk Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang...

Adang Daradjatun: Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset Adang Daradjatun: Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset
Politik10 menit ago

Adang Daradjatun Pastikan Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun memastikan seluruh aspirasi masyarakat, ahli, hingga pemikiran kritis mahasiswa akan diserap secara konkret...

Sukamta Minta Pemerintah Audit Kebocoran Data Lama Sukamta Minta Pemerintah Audit Kebocoran Data Lama
Politik11 menit ago

Sukamta Minta Pemerintah Lakukan Audit Kebocoran Data Lama

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah melakukan audit terhadap berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa...

Bob Hasan: RUU Hak Cipta Berikan Pelindungan Adil di Era Digital Bob Hasan: RUU Hak Cipta Berikan Pelindungan Adil di Era Digital
Politik12 menit ago

Bob Hasan: RUU Hak Cipta Berikan Pelindungan Adil di Era Digital

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta merupakan bagian penting dalam memperkuat pelindungan terhadap...

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia
Politik12 menit ago

Sturman Panjaitan Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Sturman Panjaitan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada...

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas
Politik9 jam ago

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas

Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...

Tokoh9 jam ago

Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan

Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...