Nasional
Munarman: Rakyat Bisa Saksikan Mana yang Pro PKI
Kabarpolitik.com, JAKARTA — Front Pembela Islam (FPI) menyerukan kepada stasiun televisi di Indonesia, untuk menyiarkan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pada 30 September 2020.
Dengan begitu, rakyat Indonesia bisa mengakses film tersebut dengan mudah.
“Oleh karenanya, kami juga menyerukan seluruh stasiun televisi baik milik publik seperti TVRI maupun swasta untuk memutar film G30S PKI,” kata Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman kepada jpnn.com, Jumat (25/9).
Menurut Munarman, rakyat bisa melihat stasiun televisi mana yang mendukung atau tidaknya Partai Komunis Indonesia (PKI) dari kebijakan soal film G30S/PKI.
Jika tidak menyiarkan, Munarman menilai, stasiun televisi itu cenderung memihak ke PKI.
“Rakyat bisa saksikan mana statsiun TV yang pro-PKI, mana yang menghadirkan sejarah pengkhiantan PKI. Stasiun yang cuek bebek dan mengabaikan moment G30S/PKI artinya cenderung menyembunyikan sejarah pengkhianatan PKI,” beber dia.
FPI sendiri, kata Munarman, telah menyerukan anggotanya untuk menggelar nonton bareng (Nobar) film G30S PKI. Sedianya rencana nobar film itu diselenggarakan di satu tempat.
Namun, rencana tersebut dibatalkan atas pertimbangan kesehatan dan keamanan.
Pemerintah, tuding Munarman, gagal menangani pandemi karena sibuk mengurusi ekonomi. Nantinya, kata dia, para anggota FPI bisa menggelar nobar film G30S/PKI di tempat tinggal masing-masing.rn(Fajar)rn
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Pemerintah Tolak Izin Konser Israel Houghton, Syamsu Rizal: RI Konsisten Dukung Palestina
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Kekayaan Negara Rp13,2 T Diselamatkan, Prabowo Subianto: Bisa untuk Naikkan Gaji Guru hingga Bangun Irigasi
Disaksikan Presiden, Menhan Hadiri Penyerahan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kepada Negara
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...
Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...