Connect with us

Daerah

Pemerintah Pusat Menjamin Kesehatan Nelayan Melalui Asuransi Nelayan

Published

on

 

*Gubernur Minta Pengembangan Budidaya Jadi Prioritas di Kepri

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Senin (19/10) di Jakarta guna melakukan komunikasi dan konsolidasi terkait beberapa hal menyangkut program kelautan dan perikanan di Kepulauan Riau.

Tujuannya Gubernur bertemu menteri KKP sendiri adalah untuk agar masyarakat nelayan di Kepri bisa lebih maju dan berkembang sehingga bisa menopang kesejahteraan para nelayan yang ada.

Advertisement

 

Dalam kesempatan ini Gubernur memaparkan segala potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kepri, dari ujung selatan hingga ujung utara Kepri. Khusus di Natuna, seperti yg telah disampaikan sebelumnya oleh Gubernur kepada menteri KKP telah dirancang untuk menjadi menjadi sentral perikanan nasional di wilayah Barat. Hal ini didukung dengan kondisi geografis daerah Natuna yang berada di laut lepas dengan kualitas serta kuantitas ikan yang melimpah.

“Potensi laut Natuna sangat luar biasa. Selain kuantitas ikannya banyak, kwalitasnya juga bernilai ekspor. Ditambah lagi memang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Dan tidak hanya untuk Natuna, tapi perikanan juga menjadi komoditi unggulan ke depan bagi Kepulauan Riau,” kata Gubernur.

Dalam kesempatan ini, lanjut Gubernur, menteri KKP RI menjelaskan jika Pemerintah pusat akan mendorong terus kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah, termasuk di Kepulauan Riau melalui program-program unggulannya.

“Pemerintah pusat akan menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat nelayan melalui jaminan asuransi nelayan,” terang Gubernur.

Advertisement

 

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepri dan dalam kesempatan ini menjadi salah satu topik yang disampaikan Gubernur kepada menteri KKP adalah terkait pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengembangan budidaya ikan oleh nelayan di Kepulauan Riau. Didalamnya ada pembinaan dan penyertaan modal bagi nelayan. Dengan demikian kesejahteraan nelayan bisa terjamin dan kelestarian ikan juga bisa terjaga.

“Untuk mewujudkan program ini, kita membutuhkan dukungan Pemerintah pusat. Dan kita minta agar program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budidaya ini dapat di prioritaskan di Kepri,” tutup Gubernur.

rn(rls/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...