Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer Dilarang, Ade Jona Prasetyo Apresiasi Kebijakan ESDM

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2025, penjualan LPG 3 kilogram (gas melon) di tingkat pengecer tidak lagi diperbolehkan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo, menyambut positif kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah seharusnya diterapkan.

“Selain untuk memastikan tepat sasaran, kebijakan ini juga untuk efisiensi, mengingat gas melon subsidi sering diselewengkan,” ujar Jona, Minggu (2/2/2025).

Jona, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, menambahkan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga LPG di masyarakat.

“Selama ini harga di tingkat pengecer sering bervariasi dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, harga di pasaran akan lebih terkendali dan tidak akan naik,” tuturnya.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan kepada para pengecer. Selama periode tersebut, pengecer diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai agen atau pangkalan resmi LPG.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa mulai 1 Februari 2025, para pengecer LPG 3 kg akan beralih menjadi pangkalan LPG. Langkah ini dilakukan untuk menata kembali penjualan LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, dengan memberikan nomor induk usaha kepada para pengecer yang beralih menjadi pangkalan.