Pimpinan MPR: Kartun yang Menistakan Nabi Bukanlah Kebebasan Berkespresi

Kabarpolitik.com — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengecam keras sikap yang ditunjukkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pasalnya, Macron tetap membiarkan terjadinya aksi penistaan Nabi Muhammad SAW berlangsung di negaranya dengan dalih kebebasan berekspresi.

Syarief Hasan juga menilai, kartun yang menistakan Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan berkespresi yang dibenarkan. Prancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi harusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi.

Apalagi, berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa pada (25/10) yang berkedudukan di Kota Strassbourg Perancis telah menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi.

“Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Prancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa,” ungkapnya.

Politikus Demokrat itu juga mendesak agar Presiden Prancis segera meminta maaf agar bisa segera menghentikan masalah yang semakin meluas ini. Sehingga sampai berujung pada pemboikotan.

“Presiden Prancis harusnya lebih bijak melihat bahwa umat muslim dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya, Presiden Perancis menghentikan masalah ini serta menarik seluruh pernyataannya yang sering menyudutkan Islam dan menciptakan kegaduhan dunia,” tegas Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas menyikapi permasalahan ini. Kemudian, Pemerintah Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Perancis harus memastikan pesan Indonesia benar-benar didengarkan sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif di tengah Pandemi Covid-19.rn(Fajar)rn