Politik
Rahayu Saraswati Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu untuk Cegah Calo Lowongan Kerja
Published
1 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan industri. Menurutnya, sistem rekrutmen melalui platform one stop shop dapat memperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik diskriminasi usia dan percaloan lowongan kerja yang merugikan masyarakat sekitar.
“Lowongan kerjanya di satu tempat, jadi siapapun yang mau mendaftar langsung ke one stop shop dan semuanya bisa terlihat. Kalau semuanya terdigitalisasi dan terbuka secara transparan, klaim mengenai adanya batasan usia dan sebagainya bisa dipantau secara jelas,” papar Rahayu Saraswati dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu menilai sistem rekrutmen terpusat akan memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan (tenant) di kawasan industri. Perusahaan tidak perlu mengunggah lowongan secara terpisah di berbagai platform, sementara pelamar dapat mengakses lebih banyak peluang kerja dari berbagai perusahaan dalam satu kawasan.
Karena itu, Rahayu mendorong gagasan tersebut diakomodasi dalam draf RUU Kawasan Industri sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi rekrutmen.
“Ini bisa menjadi salah satu solusi yang kita masukkan dalam undang-undang. Kalau kita ingin akuntabilitas dan transparansi, tidak ada cara lain kecuali dengan penerapan digitalisasi pada sistem rekrutmennya,” tegas Legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Rahayu menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok kawasan industri. Ia menyadari masih terdapat UMKM yang belum mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan industri.
Untuk itu, ia mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi. Langkah tersebut dinilai penting agar UMKM di sekitar kawasan industri dapat memenuhi persyaratan dan masuk ke dalam rantai pasok industri.
“Kementerian Perindustrian harus bisa mendongkrak melalui pelatihan maupun sertifikasi. Tujuannya supaya industri menengah di sekitar kawasan yang awalnya belum memenuhi persyaratan, akhirnya bisa masuk ke dalam rantai pasok kawasan industri tersebut,” pungkasnya.
Dasco: DPR dan Pemerintah Sepakati Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu Mulai 2027
Habiburokhman: Pemberantasan Korupsi Jadi Fokus Utama RUU Perampasan Aset
Menhan Sjafrie Tekankan Soliditas dan Kewaspadaan Pejabat Kemhan Hadapi Tantangan Tugas Negara
Dasco Serahkan Kasus Penyadapan Ilegal kepada Polri, Minta Komisi III DPR Lakukan Pengawasan
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Berpihak pada Pemulihan Kerugian Korban
Azis Subekti Dorong Sinkronisasi APBN-APBD untuk Beri Kepastian Alokasi Transfer ke Daerah
Presiden Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Disiapkan
Hasil Ubinan BPS Cirebon Capai 9,2 Ton per Hektare, Petani Gunakan Aplikasi Pureplant
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...

