Politik
Ramson Siagian Soroti Ketersediaan BBM di Jalur Strategis Menjelang Idul Fitri
Published
2 tahun agoon
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur strategis menjelang Idul Fitri. Dalam rapat bersama Pertamina Patra Niaga, Ramson menekankan agar distribusi BBM, terutama di jalur Pantura Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, tetap terjamin untuk menghindari kelangkaan yang dapat menimbulkan keresahan publik.
Ramson meminta Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan stok BBM dari rata-rata 18-21 hari menjadi 25 hari menjelang periode puncak mudik.
“Jika stok dinaikkan menjadi 25 hari, memang ada peningkatan biaya, tetapi keamanan ketersediaan sangat penting untuk menjaga opini publik yang positif,” ujar Ramson, Kamis (27/2/2025).
Selain itu, Ramson juga menyoroti peran SPBU swasta seperti AKR dan Vivo dalam mendukung distribusi BBM. Ia meminta agar SPBU AKR di jalur-jalur sensitif siap melayani masyarakat, sementara untuk SPBU Vivo yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, ia mengapresiasi kebersihan fasilitasnya namun mengingatkan agar fokus utama tetap pada Pertamina sebagai penyedia BBM nasional.
Ramson juga menyinggung pentingnya klarifikasi terkait formula harga Pertamax yang sempat menjadi perhatian publik. Ia meminta Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan secara terbuka melalui konferensi pers yang difasilitasi oleh pimpinan Komisi XII DPR RI.
“Jangan sampai ada opini negatif atau publik merasa dibohongi. Ini harus dijelaskan langsung oleh Pertamina agar tidak menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Ramson menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk memastikan ketersediaan BBM selama mudik Lebaran.
“Jangan sampai ada kelangkaan BBM di jalur-jalur sensitif menjelang Idul Fitri. Pastikan semuanya aman,” pungkasnya.
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...
Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah
Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...
Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

