Politik
Rendahnya Lifting Minyak, Ramson Siagian Desak Sinergi Antara SKK Migas dan Aparat Keamanan
Published
2 tahun agoon
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya capaian lifting minyak nasional yang belum memenuhi target APBN. Dalam rapat dengar pendapat dengan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), diketahui bahwa lifting minyak pada 2024 diperkirakan hanya mencapai 580.224 barel per hari, sementara estimasi untuk 2025 berada di angka 591.433 barel per hari. Kedua angka tersebut masih jauh dari target minimal 600.000 barel per hari.
Ramson menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi K3S dalam meningkatkan produksi minyak, seperti kendala perizinan, pembebasan lahan, dan penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia mencontohkan beberapa kasus di mana reservoir minyak yang telah dieksplorasi tidak dapat dimanfaatkan karena hambatan administratif, termasuk izin kawasan hutan dan pertanian.
“Kami meminta setiap K3S untuk menyusun laporan rinci mengenai kendala di lapangan, sehingga SKK Migas dan Komisi XII dapat memberikan dukungan yang tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (2/3/2025).
Selanjutnya, Ramson menekankan perlunya sinergi antara SKK Migas dan aparat keamanan untuk mencegah praktik illegal drilling yang turut menghambat optimalisasi lifting minyak. Ia juga meminta percepatan proses AMDAL melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar target lifting dapat ditingkatkan menjadi 610.000 hingga 620.000 barel per hari, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Peningkatan lifting ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang saat ini mencapai 1 juta barel per hari, sementara konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari,” tegasnya.
Ramson menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mengurangi beban negara terhadap perdagangan BBM internasional. “Ketergantungan pada impor terlalu besar, dan ini menjadi masalah strategis yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...
Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah
Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...
Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

