Connect with us

Politik

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Penting untuk Lindungi Masyarakat dan Jaga Ekonomi

Published

on

Dampak perubahan iklim semakin nyata melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga tanah longsor. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim dinilai penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus memastikan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengatakan regulasi perubahan iklim tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga keselamatan rakyat dan keberlanjutan pembangunan. Berbagai bencana dapat menimbulkan korban jiwa, merusak rumah warga, serta memicu kerugian ekonomi yang besar.

“RUU Perubahan Iklim yang berkeadilan ini adalah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, agar di Indonesia tidak lagi terjadi bencana-bencana alam. Terjadinya kekeringan, banjir, longsor, dan tentunya banyak sekali bencana-bencana yang lain yang pada akhirnya merenggut korban jiwa,” ujar Rokhmat seusai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut Rokhmat, besarnya dampak bencana menunjukkan perlunya langkah antisipasi yang terintegrasi melalui regulasi. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat tata kelola lingkungan.

Ia berharap RUU Perubahan Iklim dapat menjadi landasan untuk memperkuat pengendalian perubahan iklim, termasuk melalui pelestarian hutan dan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Advertisement

“Dengan undang-undang ini masyarakat terlindungi, kemudian pertumbuhan ekonomi terjaga, dan juga tata kelola lingkungan bisa berjalan dengan baik,” tutur Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Selain penguatan regulasi, Rokhmat menekankan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi bersih yang besar, mulai dari tenaga surya, tenaga bayu, hingga pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

“Bapak Presiden Prabowo mengharapkan adanya energi baru terbarukan, yaitu EBT panel surya. Ini yang paling pas di Indonesia. Kita ini punya potensi energi yang sangat luar biasa. Ada panel surya, ada tenaga bayu, ada mini hidro. Ini sangat penting sekali,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik20 jam ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik20 jam ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik20 jam ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik20 jam ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik20 jam ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik20 jam ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik20 jam ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik20 jam ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik20 jam ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...

Prana Putra Sohe Usul Hibah Aset Pemprov Sumsel untuk Perkuat Kantor LPSK dan Mitra Prana Putra Sohe Usul Hibah Aset Pemprov Sumsel untuk Perkuat Kantor LPSK dan Mitra
Politik20 jam ago

Prana Putra Sohe Usulkan Hibah Aset Pemprov Sumsel untuk Perkuat Kantor LPSK dan Mitra

Komisi XIII DPR RI mengupayakan peningkatan dukungan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat fasilitas kantor lembaga mitra, termasuk...