Connect with us

Nasional

Sebut Seks Bebas Boleh Asal Pakai Kondom, Anggota DPD Asal Bali Dipolisikan

Published

on

Kabarpolitik.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, I Gusti Arya Wedakarna (AWK), membuat kontroversi dalam ceramahnya di SMAN 2 Tabanan.

Dalam ceramahnya, AWK mengatakan bahwa boleh melakukan seks bebas yang penting memakai kondom. AWK pun dilaporkan ke Dit Krimsus Polda Bali, Jumat (30/10) pagi.

Dia dilaporkan oleh pihak Sandhi Murti dan masyarakat Nusa Penida karena diduga melakukan pelecehan terhadap simbol agama Hindu Bali.

“Kami melaporkan AWK tentang pelecehan simbol-simbol Hindu Bali. Di mana semua pujaan orang Bali dikatakan makhluk. Ini kami tidak terima. Ini ada perwakilan dari Nusa Penida juga. Ini merusak tatanan tradisi dan keyakinan kami di Bali,” kata Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta diwawancarai sebelum membuat laporan di Polda Bali.

Lanjut dia, bahwa AWK dianggap telah melewati batas. “Ini kebangetan menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami yakini di Bali. Kalau dia orang Bali mestinya tidak seperti itu,” tandasnya.

Advertisement

Apalagi, kata Ngurah Harta, AWK adalah anggota DPD. “Ini yang kami sayangkan anggota DPD kok memprovokasi,” tukasnya.

Dia menyatakan, pernyataan AWK membuat marah masyarakat di Bali. Pihaknya melaporkan kasus ini ke polisi agar tidak terjadi tindakan anarkis dilakukan massa.

“Seluruh masyarakat Bali marah ini. Dan supaya tidak menjadi langkah anarkis makanya kami meredam. Selain itu Selasa depan nanti akan ada massa nanti turun ke sini,” tambahya.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik20 menit ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik21 menit ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik1 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Politik1 jam ago

DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Politik1 jam ago

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik2 jam ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik2 jam ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik2 jam ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik2 jam ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Politik2 jam ago

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...