Setahun UU KPK yang Baru Berlaku, Novel Baswedan Ungkap Masalah Ini

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Genap setahun sudah Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berusia diberlakukan.

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan pun menilai aturan baru tersebut belum mampu menangkat kinerja KPK. Justru turunan UU KPK yang baru itu seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) hingga kini belum rampung semua.

Novel menyebutkan salah satunya masalah supervisi KPK ke penegak hukum lainnya, semisal Polri dan Kejaksaan.

“Selain penindakan dan pencegahan, KPK berwenang melakukan supervisi terhadap penegak hukum lain yang menangani perkara korupsi. Dengan Supervisi KPK berwenang mengambilalih perkara korupsi yang penanganannya bermasalah,” kata Novel di akun Twitternya @nazaqistsha, Senin (26/10/2020).

Hanya saja, hingga saat ini aturan teknis soal supervisi ini belum dibuat dalam bentuk Perpres. Novel pun menyebutkan hal itu menjadi kendala utama.

“Pada UU KPK yang baru (UU No 19/2019) diamanatkan kewenangan supervisi KPK diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).Tanpa Perpres KPK mesti terkendala untuk melakukan Supervisi,” sebutnya.

Dia lantas membandingkan dengan aturan turunan lainnya yang justru dibuat lebih dahulu. Seperti PP soal pegawai KPK yang dijadikan ASN.

“Setelah lewat 1 tahun UU KPK yang baru (UU No 19/2019) telah disahkan, Perpres Supervisi blm juga terbit, tapi justru PP menjadikan pegawai KPK sbg ASN yg buru2 diterbitkan. Dengan adanya UU KPK yang baru, dan blm adanya Perpres Supervisi maka KPK semakin lemah,” tutupnya. (msn/fajar)rn(Fajar)rn