Nasional
Staf Ahli Kemendagri: UU Cipta Kerja, Indonesia Siap Songsong Bonus Demografi
Kabarpolitik.com, GOWA — Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Naskah UU dengan jumlah halaman 1.187 tersebut juga sudah bisa diakses oleh publik. Masyarakat bisa mengunduh naskah tersebut di setneg.go.id.
Kementerian Dalam Negeri melalui Komponen IPDN menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), di IPDN Kampus Sulsel, Jumat (6/11/2020).
Sosialisasi UU Ciptaker menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Staf Ahli Kemendagri, Kostorius Sinaga, Direktur Kampus IPDN Sulsel, Murtir Jeddawi, serta perwakilan dari IPDN Jatinangor yakni Khasan Effendy, Brigjen (Pol) Dodi M, Halilul Khairi, Widodo Sigit, Subiyono, dan Eli Sukmana.
Sementara pesertanya dihadiri oleh pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat pemerintahan daerah kabupaten dan kota se-Sulsel, pengusaha, serikat pekerja, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas/Institut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pimpinan Perguruan Tinggi.
Staf Ahli Kemendagri, Kostorius Sinaga memaparkan, latar belakang pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja erat kaitannya dengan visi Presiden Joko Widodo, yaitu untuk menjadikan Indonesia maju dan menjadi negara yang perekonomiannya paling kuat di dunia.
Kostorius menjelaskan, tujuan UU Ciptaker secara umum, sangat baik untuk kemudahan investasi, kemudahan berusaha, dimana akan sangat banyak menolong UMKM untuk bisa berkembang, karena dipangkasnya berbagai perizinan dan birokrasi sehingga tidak mahal lagi untuk membuka usaha.rn(Fajar)rn
Evaluasi Panja Haji DPR, PKB Minta Hotel Terlalu Jauh dari Masjidil Haram Dicoret
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...