Sudah Diteken Tapi Masih Bersoal, Formappi: Pemerintah dan DPR Tidak Becus?

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memuat kesalahan.

Di antaranya, Pasal 5 yang merujuk ke Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja itu.

Kemudian Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal tersebut pun memantik polemik dari sebagian pihak yang diduga akan merugikan masyarakat.

Salah satu pihak yang turut bersuara lantang adalah Ketua Peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Menurutnya, kesalahan dan kejanggalan yang tercantum di dalam UU kontoversial tersebut sangat keterlaluan.

Padahal, UU sapu jagat itu sudah beberapa kali diutak atik oleh pemerintah dan DPR. Namun, masih ada pasal yang janggal.

Demikian disampaikan Lucius Karus saat dihubungi PojokSatu.id di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

“Ini kan sudah keterlaluan. Sudah diutak-atik sekian lama tetapi hasilnya tetap saja enggak beres-beres juga,” ungkapnya.

“Kalau DPR dan Pemerintah itu respresentasi rakyat dan negara, mau kita bilang negara ini gagal atau tak becus seperti para wakil yang menghasilkan regulasi yang tidak becus ini?” lanjutnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan pemerintah soal kesalahan persepsi UU Cipta Kerja karena masyarakat tak membaca UU tersebut.rn(Fajar)rn