Terkait Kondisi Masyarakat Uighur, Indonesia Sampaikan Keprihatinan

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan telah berdiskusi dengan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang, China.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (17/12), perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur.

“Kemlu juga menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya,” jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (20/12).

Pria yang akrab disapa Tata ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Dubes Xiao menegaskan komitmen China terhadap perlindungan HAM.

Dubes Xiao sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik, khususnya di Indonesia.

“Walau pun merupakan isu dalam negeri, Kemlu mencatat keinginan Kedutaaan Besar China untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di China,” imbuhnya.

Dilansir dari pemberitaan Reuters pada 26 November 2018, dalam beberapa bulan terakhir Beijing menghadapi kecaman dari aktivis, akademisi, dan pemerintah asing atas penahanan massal dan pengawasan terhadap minoritas muslim Uighur.

China menolak kritik atas kebijakannya di provinsi Xinjiang. Mereka mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari tindakan keamanan yang diperlukan untuk memerangi pengaruh kelompok ekstremis yang menghasut kekerasan di sana.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah mengatakan bahwa dunia sepatutnya mengabaikan “gosip” tentang Xinjiang dan memercayai pemerintah.

Tetapi setelah sempat menolak adanya kamp tahanan, sejumlah pejabat China mengakui bahwa beberapa orang yang bersalah atas pelanggaran kecil telah dikirim ke pusat pelatihan kejuruan.

Dalam pusat pelatihan ini, pemerintah mengklaim bahwa muslim Uighur diajarkan keterampilan kerja dan pengetahuan hukum guna membatasi militansi di Xinjiang.