Connect with us

Politik

Tinjau Layanan Kesehatan di Aceh, Obon Tabroni Soroti Kekurangan Dokter Spesialis

Published

on

rnAnggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti pentingnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya dokter spesialis, dalam upaya memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit regional di Aceh. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Pemerintah Provinsi Aceh, Senin (6/10/2025).rnMenurut Obon, tantangan utama yang dihadapi daerah seperti Aceh bukan hanya soal pembangunan infrastruktur kesehatan, tetapi juga keterbatasan tenaga medis, terutama dokter spesialis yang menjadi syarat penting untuk memenuhi standar rumah sakit tipe B dan C di berbagai wilayah.rn“Saya yakin Aceh bisa berbeda dengan wilayah lain, tapi kita harus lihat dulu. Kalau dokter umum mungkin masih memungkinkan, tapi kesulitannya ada di dokter spesialis. Karena rumah sakit kita, apalagi yang sudah tipe B, mengharuskan adanya dokter spesialis tertentu,” ujar Obon.rnIa menjelaskan, distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih belum merata. Banyak dokter, terutama lulusan dari Pulau Jawa, enggan bertugas di luar Jawa karena berbagai faktor, mulai dari fasilitas pendukung hingga kesejahteraan.rn“Sekarang banyak dokter dari Pulau Jawa yang enggan bertugas di luar wilayah. Jakarta dan Jawa mungkin sudah cukup banyak, tapi di luar Jawa masih kekurangan. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tambahnya.rnUntuk mengatasi persoalan tersebut, Obon mendorong agar pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Aceh memperkuat kolaborasi melalui pembukaan program pendidikan kedokteran berbasis kebutuhan daerah. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyiapkan tenaga kesehatan lokal yang siap mengabdi di wilayah asalnya.rn“Universitas dan fasilitas kesehatan di Aceh harus didorong untuk membuat sistem berbasis rumah sakit (hospital-based education), atau membuka program studi kedokteran baru. Idealnya, anak-anak asli Aceh diberikan beasiswa dan setelah lulus tetap mengabdi di Aceh,” jelas Obon.rnSelain itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan institusi pendidikan sebagai kunci membangun kemandirian Aceh di bidang kesehatan. Dengan mencetak dokter dan tenaga medis dari putra-putri daerah sendiri, ketergantungan terhadap tenaga kesehatan dari luar bisa dikurangi secara bertahap.rn“Kalau ada kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk beasiswa, anak Aceh bisa sekolah kedokteran, lulus, dan kemudian wajib mengabdi di Aceh. Ini akan sangat membantu memenuhi kebutuhan dokter di rumah sakit-rumah sakit regional,” katanya.rnObon juga menilai strategi ini sejalan dengan semangat pemerataan layanan kesehatan nasional yang menjadi fokus kerja Komisi IX DPR RI, khususnya dalam memastikan setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap tenaga kesehatan berkualitas.rn“Kita ingin pelayanan kesehatan di Aceh tidak kalah dengan daerah lain. Jadi bukan hanya bangunan rumah sakitnya yang bagus, tapi juga SDM-nya kuat dan berkelanjutan,” pungkas Obon.rnKunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Aceh kali ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk meninjau langsung kondisi fasilitas kesehatan dan mendorong peningkatan kapasitas tenaga medis di daerah, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik1 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik23 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik23 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik23 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik23 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik23 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...