Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Kartu Pra Kerja Sudah Jadi, Menganggur Digaji

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan program kartu pra kerja baru bisa dilaksanakan pada April 2020. Selain itu kartu pekerja bukanlah bentuk menggaji pengangguran seperti yang sempat ramai beredar. Namun, program pencari kerja atau pekerja bisa mendapatkan layanan pelatihan vokasi.

=====

KATEGORI: Misleading Content

=====

SUMBER: Media Sosial Facebook

Advertisement

=====

NARASI:
“Asyik…kartu nya sudah jadi. Mendingan nganggur aj kan dapat gaji. Klo begadang dapat uang lemburan juga. Wkwkwkwk…. berak sekebon,” posting akun Facebook Aripin Ajja atau @muhammad.arifin.794628, Selasa (3/3).

=====

PENJELASAN:

Akun Facebook Aripin Ajja atau @muhammad.arifin.794628 mengunggah gambar yang menyatakan Kartu Pra Kerja sudah jadi. Dalam kartu tersebut, terdapat nama dengan tulisan Ipin, kemudian Pendidikan Terakhir S1 Ilmu Politik, lalu Besar Tunjangan Rp. 20.710.000 dan berlaku sampai 11 – 3 – 2034.

Dari gambar kartu ini pun akun @muhammad.arifin.794628 menambahkan narasi yang intinya mengatakan bahwa Kartu Pra Kerja sudah jadi. Berikut narasi lengkapnya:

Advertisement

“Asyik…kartu nya sudah jadi. Mendingan nganggur aj kan dapat gaji. Klo begadang dapat uang lemburan juga. Wkwkwkwk…. berak sekebon,” posting akun Facebook Aripin Ajja atau @muhammad.arifin.794628, Selasa (3/3).

Setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencari, diketahui postingan akun Facebook @muhammad.arifin.794628 adalah tidak benar adanya.
Diketahui dari beberapa media daring, seperti pernyataan dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang mengatakan, pemerintah perlu segera mengimplementasikan kartu pra kerja. “Kartu pra kerja harus secepat mungkin diimplementasikan,” kata Qodari saat dihubungi, Rabu (4/3).

Sebelumya Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, program kartu pra kerja baru bisa dilaksanakan pada April 2020. Kartu pra kerja merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019 lalu. “Kita juga baru bisa mulai nanti paling cepat sepertinya bulan April,” ujar Moeldoko, Selasa (18/2).

Kemudian, Moeldoko, menegaskan bahwa kartu pekerja bukanlah bentuk menggaji pengangguran seperti yang sempat ramai beredar. Namun, program pencari kerja atau pekerja bisa mendapatkan layanan pelatihan vokasi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengatakan penerima manfaat Kartu Pra Kerja ini adalah para lulusan SMA/SMK, atau lulus perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga sedang tidak sedang menjalani pendidikan formal.

Advertisement

“Prioritas kami kepada semua orang, tapi usia minum 18 tahun, asal mereka tidak dalam pendidikan formal kami terbuka,” ujar Rudy.

Dia menuturkan Kartu Pra Kerja juga bisa diperuntukkan bagi korban PHK, maupun mereka yang ingin meningkatkan skill atau keterampilan sesuai kebutuhan industri. “Seleksinya kami akan melihat kuota, pengangguran di provinsi, jumlah BLK, kami akan buatkan standar dan kriterianya dalam PMO (Project Management Office) ini yang akan kami lihat,” ujarnya.

Adapun mekanisme mendapatkan kartu pra-kerja sebagai berikut:

1. Mendaftar di situs web yang telah disediakan atau ke lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk pemerintah.

2. Sejauh ini situs web yang disiapkan adalah situs web Kementerian Tenaga Kerja.

Advertisement

3. Mengikuti proses seleksi yang diadakan secara daring dan hasilnya akan diumumkan melalui situs web Kementerian Tenaga Kerja.

4. Memilih lembaga pelatihan vokasi yang disediakan.

5. Mengikuti pelatihan yang sudah dipilih sebelumnya.

6. Mendapatkan sertifikat.

7. Memberikan rating dan ulasan. Mengikuti survei kebekerjaan.

Advertisement

=====

REFERENSI:

1.https://www.facebook.com/groups/276665096312116/permalink/550222538956369/

2.https://nasional.kontan.co.id/news/indo-braometer-pemerintah-segera-implementasikan-kartu-pra-kerja

3.https://money.kompas.com/read/2020/02/18/114521026/moeldoko-kartu-pra-kerja-paling-cepat-dimulai-april-2020

4.https://kumparan.com/kumparanbisnis/sederet-fasilitas-yang-didapat-dari-kartu-pra-kerja-uang-saku-dan-pelatihan-1srvHzPCxvs

Advertisement

5. https://tirto.id/cara-syarat-dan-mekanisme-mendapatkan-kartu-pra-kerja-epEm

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1126901380975729/

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...