Connect with us

Pemerintahan

Diikuti 2.888 Atlet, Presiden Minta Penyandang Disabilitas Dapat Tiket Gratis Asian Para Games 2018

Published

on

 

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung menuju ruang rapat terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (7/9) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung menuju ruang rapat terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (7/9) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (7/9) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  memimpin rapat terbatas mengenai Persiapan Pelaksanaan Asian Para Games 2018, yang akan digelar di Jakarta dan Sentul, Bogor, Jawa Barat, 6-13 Oktober mendatang.

Presiden meminta agar momentum kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 yang berakhir Minggu (2/9) lalu ini, bisa dilanjutkan kembali pada penyelenggaraan Asian Para Games 2018 ini.

“Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, memberikan pelayanan yang maksimal bagi kurang lebih 2.888 atlet,  1.826 official yang akan berpartisipasi di 18 cabang olahraga di Asian Para Games,” kata Presiden Jokowi.

Advertisement

Karena itu, melalui rapat terbatas itu, Presiden Jokowi ingin memastikan persiapan venue, teknis pelaksanaan, wisma atlet, transportasi atlet, dan terutama juga Presiden meminta akses gratis bagi penyandang disabilitas untuk menonton pertandingan Asian Para Games.

“Saya minta INAPGOC bisa belajar dari pengalaman INASGOC dalam penyelenggaraan Asian Games yang lalu. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita perbaiki,” ucap Presiden Jokowi mengakhiri pengantarnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menpora Imam Nahrawi, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Budi Karya Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menpar Arief Yahya.

Selain itu juga hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menristek Dikti M Nasir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Kepala BPKP Ardan Adi Perdana, Kepala BIN Budi Gunawan, Gubernur DKI Anies Baswedan, Wagub Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum, Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, dan pejabat eselon 1 di lingkungan lembaga kepresidenan. (DNA/EN/JAY/ES)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...