Politik
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Published
5 bulan agoon
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki paspor Inggris untuk anaknya viral di media sosial. Ia meminta yang bersangkutan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap bangsa dan negara.
Yanuar menilai pernyataan tersebut berpotensi memberikan pesan yang kurang baik jika dimaknai sebagai bentuk ketidakbanggaan terhadap status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Karena itu, ia meminta Dwi menjelaskan secara terbuka sikap dan status kewarganegaraannya.
“Menjadi warga negara memang merupakan hak asasi setiap orang. Namun, status kewarganegaraan juga memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipahami,” ujar Yanuar, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia juga meminta Kementerian Hukum untuk memastikan aspek kewarganegaraan yang bersangkutan. Menurutnya, apabila Dwi memang tidak lagi ingin menjadi WNI, maka hal tersebut merupakan pilihan pribadi yang harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Jika memang tidak ingin lagi menjadi warga negara Indonesia, silakan memilih kewarganegaraan lain sesuai ketentuan. Namun, jika masih ingin menjadi WNI, maka yang bersangkutan perlu menyampaikan pernyataan resmi kepada Kementerian Hukum,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.
Yanuar menambahkan, fenomena yang berkembang saat ini justru menunjukkan banyak warga negara asing, termasuk anak-anak hasil perkawinan campuran dari berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang mengajukan permohonan menjadi WNI. Ia bahkan mengaku pernah membantu proses advokasi anak berkewarganegaraan Inggris yang ingin memperoleh status sebagai warga negara Indonesia.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi dan daya tarik kuat di mata dunia.
Ia juga mengingatkan bahwa diaspora Indonesia seharusnya berperan memberikan kontribusi positif bagi tanah air, baik melalui pengetahuan, pengalaman, maupun jejaring internasional, bukan justru menyampaikan narasi yang dapat merendahkan citra bangsa.
“Diaspora bukan berarti menjauh dari Indonesia. Justru harus memberikan kontribusi dan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa,” katanya.
Yanuar kembali menegaskan pentingnya klarifikasi dari yang bersangkutan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.
You may like
Husein Fadlulloh Dorong Kebun Raya Bogor Mendunia Lewat Diplomasi Parlemen
Habiburokhman: DPR Gaspol Bahas RUU Perampasan Aset, Libatkan Publik Secara Luas
Menhan RI Terima Kunjungan Dubes Republik Korea, Perkuat Kerja Sama Bidang Pertahanan
Menhan RI Terima Kunjungan Duta Besar Finlandia, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan
Menhan Hadiri Rapat Terbatas Bersama Presiden Bahas Harga Khusus BBM bagi Pelaku Usaha Perikanan
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Asset Recovery Tanpa Membuka Celah Abuse of Power
Bob Hasan: Baleg DPR Kaji Blockchain untuk Perkuat RUU Satu Data Indonesia
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas Utama Komisi III DPR
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Hadiri Buka Puasa Bersama Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk Indonesia, Perkuat Kemitraan Pertahanan

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

