Politik
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Published
7 bulan agoon
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Ia menilai, persoalan perbatasan tidak bisa ditangani hanya oleh Komisi II DPR RI semata karena menyangkut lintas sektor dan banyak kementerian/lembaga terkait.
“Kalau hanya diurus oleh Komisi II sendiri tidak bisa, karena ego sektoral antar-departemen itu sering kali lebih dominan. Itulah mengapa setiap kali kita pertemuan membahas soal wilayah perbatasan, saya selalu meminta agar dibentuk pansus,” ujar Komarudin saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Perbatasan Negara ke Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Menurut Komarudin, keberadaan pansus akan membuat seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan perbatasan secara komprehensif. “Dengan pansus, semua harus bertanggung jawab dan duduk bersama membahasnya secara serius,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia mengibaratkan negara sebagai sebuah kebun yang harus memiliki pagar pengaman yang kuat di sekelilingnya. “Negara ini ibarat kebun, maka pagar pengamannya harus bagus. Jangan kita sibuk mengurus di dalam, sementara di perbatasan justru bocor di mana-mana,” ungkap Komarudin.
Kondisi perbatasan yang lemah, lanjutnya, sangat rawan menimbulkan berbagai persoalan keamanan dan hukum. “Kalau pengawasan di perbatasan tidak bagus, akan terjadi penyelundupan, perdagangan ilegal, ilegal mining, ilegal fishing, sampai peredaran narkoba,” kata Komarudin.
Ia menjelaskan, kunjungan Panja Perbatasan Negara ke Jayapura dilakukan untuk melihat langsung kondisi faktual di lapangan. “Kami datang bersama Ketua Komisi II untuk melihat kondisi riil, dan dari yang kami lihat, kelihatannya semua sepakat bahwa kondisi ini perlu direspons dengan pembentukan pansus,” ujarnya.
Komarudin juga menyoroti perbatasan Skouw yang dinilainya sangat strategis dan memiliki tantangan geopolitik tersendiri. “Kenapa kita fokus ke perbatasan Skouw? Karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini,” jelasnya.
Ia menyinggung dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi kawasan tersebut. “Beberapa tahun lalu ada pertemuan APEC di PNG yang dihadiri negara-negara besar seperti Cina dan Amerika. Itu sinyal yang harus dibaca dalam konteks geopolitik,” kata Komarudin.
Selain aspek geopolitik, Komarudin mengingatkan ancaman nyata peredaran narkoba lintas batas yang masuk ke Papua. “Sekarang ini yang sedang berlangsung adalah penyelundupan narkoba dari PNG ke Papua. Coba lihat di Pasar Hamadi, banyak informasi di lapangan yang menunjukkan itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perhatian serius terhadap perbatasan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Papua. “Kalau kita peduli terhadap orang Papua ke depan, jumlah mereka ini sudah sedikit dan harus dijaga. Jangan sampai dihancurkan oleh penyakit dan narkoba,” pungkas Komarudin.
You may like
Kabacadnas Kemhan Hadiri Konferensi NGAUS 2026 Di Amerika Serikat Untuk Pengembangan Komponen Cadangan
Ditjenpas Percepat Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Binaan
Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan Tinjau Pembangunan Turap di Vila Pamulang, Grand Serpong dan Bukit Nusa Indah
Konflik Agraria Muara Tae dan Rakawuta, Fraksi PKB: Jangan Ada Perampasan Hak dan Kriminalisasi Warga
Menteri Imipas Agus Andrianto Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik
Hingga Akhir Agustus 2026, Cek Kesehatan Gratis di Tangsel Capai 53 Persen
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, Legislator Rina Saadah Desak Penguatan Pencegahan
Inilah Syarat Mendapat Bantuan Bedah Rumah di Tangsel
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

