Connect with us

Nasional

Kartu Anggotanya Dicabut NasDem, Rahma Sarita: Itu Kritik, Bukan Menghina Pancasila

Published

on

Kabarpolitik.com — Usai disorot karena unggahannya soal ‘Pancasila Wakanda’ di media sosial, Partai Nasional Demokrat (NasDem) menarik kartu keanggotaan Rahma Sarita.

“Keputusan partai telah memanggil Ibu Rahma untuk dikonfirmasikan kepada beliau bahwa kartu anggota di tangannya tarik kembali oleh partai,” kata Ketua DPP NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).

Ia mengatakan, pemanggilan Sarita oleh Partai NasDem dilatarbelakangi oleh unggahan Pancasila Wakanda.

Sebelumnya, Sarita juga diberhentikan dari posisi staf ahli Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, akibat mengunggah ‘Pancasila versi Wakanda’.

Pemberhentian tersebut diketahui berdasarkan beredarnya surat berkop MPR mengenai pemberhentian Sarita dari jabatannya.

Advertisement

Surat pemberhentian itu tertuang dalam nomor 033/LM/MPRRI/XII/2020 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Pimpinan.

Lestari, pada 13 Desember 2020, menandatangani langsung surat tersebut dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Partai NasDem MPR 2019-2024.

“Terkait beredarnya surat pemberhentian staf tenaga ahli Rahma Sarita di media sosial, adalah benar bahwa surat tersebut ditujukan internal kepada Sekretariat Jenderal MPR sebagai hak anggota DPR/Pimpinan MPR untuk memilih dan mengganti alat penunjang kinerja anggota seperti staf khusus maupun staf tenaga ahli,” kata Lestari saat dikonfirmasi, Kamis (17/12/2020).

Adapun Sarita dalam penjelasannya mengaku hanya menyapiakan kritik alih-alih menghina Pancasila.

“Maksudnya bukan penghinaan isi dari sila itu sendiri, bukan penghinaan. Isi dari sila-sila itu sebenernya adalah fakta yang terjadi. Jadi kritik sih sebenarnya. Tapi saya kira sih sebenarnya kalau bacanya lebih, lebih ini ya, nggak tendensius,” ujar Sarita saat dihubungi, Kamis (17/12). (FIN)rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif
Politik2 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Politik2 jam ago

Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

Komisi II DPR RI menegaskan komitmen  untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah...

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock
Politik2 jam ago

Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de...

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Politik3 jam ago

Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Politik4 jam ago

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Politik4 jam ago

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027 Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Politik4 jam ago

Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Politik4 jam ago

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik13 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik13 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...