Connect with us

Politik

Tanggapan Partai Golkar Soal Rumah Sakit Khusus Pejabat

Published

on

Kabarpolitik.com – Partai Golkar menolak adanya RS khusus untuk pejabat. Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat berempati bersama rakyat.

“Tidak perlu ada tindakan istimewa. Dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi ini dan berada di samping rakyat dalam melalui masa sulit ini,” katanya lewat pesan singkat, Kamis (8/7).

Dia memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini.

“Semua juga sedang kesulitan. Nyawa manusia itu nilainya sama. Semua equal kalo sudah bicara keselamatan. Sudah banyak yang menyatakan tidak perlu statement seperti itu,” ujar anggota DPR ini.

Senada dengan itu, politisi Golkar Dave Akbar Laksono menegaskan semua warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama. Tidak perlu ada RS khusus untuk pejabat.

Advertisement

“Semua warga negara Indonesia itu sama, berhak mendapatkan pelayanan yang rata dari Pemerintah. Dan rata-rata tiap instansi Pemerintah memiliki yankes sendiri,” katanya.

Menurutnya, yang lebih baik saat ini meningkatkan kapasitas di rumah sakit. Bukan malah usul membuat RS untuk pejabat.

“Sebaiknya meningkatkan kapasitas dan kualitas RS yang ada agar bisa melayani rakyat secara umum,” terangnya.

Sementara, politisi Golkar lainnya Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pejabat negara sudah punya fasilitas kesehatan yang cukup. Tidak perlu berlebihan membuat RS khusus pejabat.

“Pejabat negara sudah memiliki pelayanan kesehatan yang memadai saat ini, tidak perlu lagi ada kekhususan yang berlebihan,” ucapnya.

Advertisement

Bobby melanjutkan, baiknya saat ini fokus pada pengerahan seluruh sumber daya negara mendukung infrastruktur pelayanan kesehatan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu membuat wacana yang bikin gaduh.

“Wacana-wacana seperti begini yang kontra produktif, memunculkan polemik-polemik gak bermanfaat. Lebih baik, fasilitas kesehatan khusus untuk nakes yang terpapar, agar segera pulih dan bisa bertugas kembali,” tukasnya.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...