Connect with us

Politik

Menko Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan Berbagai Bantuan Sosial untuk PEN

Published

on

Kabarpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak perlu khawatir munculnya potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat.

Airlangga menegaskan, Pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk merespons resiko perlambatan ekonomi ini.

Airlangga mengatakan, Pemerintah sudah menyiapkan berbagai bantuan sosial yang menjadi program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Saat ini, Pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi,” tutur Airlangga dikutip melalui keterangan pers pada Selasa (13/07/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp 225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM. Anggaran sebesar ini untuk mendorong berbagai program prioritas.

Advertisement

“APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat,” tegas Airlangga.

Ia menegaskan beberapa stimulus yang disiapkan Pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, bantuan sosial tunai.

Bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan.

Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar 28,31 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan.

Advertisement

Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Kartu Sembako yang dipercepat penyalurannya menargetkan 18,8 juta KPM dengan masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu.

Kartu Prakerja ada penambahan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta penerima. Selanjutnya insentif usaha sekitar Rp 50,84 triliun.

“Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester I 2021, telah terealisasi sebesar 51,27 triliun,” tegas Airlangga.

.

Advertisement

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...