Connect with us

Politik

Ketua DPD Golkar Jatim Beri Tanggapan Soal Isoman Anggota DPR Dibiayai Negara

Published

on

Kabarpolitik.com – Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji menolak fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR dibiayai negara.

Menurutnya, program ini sangat tidak sensitif di tengah rakyat mengalami kesulitan di masa PPKM level 4 tersebut.

“Tidak ada urgensinya Isoman anggota DPR dibiayai negara. Di saat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan Isoman di rumah masing-masing, kesekjenan DPR membuat program yang tidak sensitif dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Lagian kalau untuk Isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Sarmuji juga mengkritik pernyataan Sekjen DPR yang menyebut fasilitas Isoman yang didapat anggota DPR bukanlah program dengan penganggaran baru melainkan anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai selama pandemi.

“Kalau alasan anggaran yang dipakai adalah anggaran kunjungan luar negeri sebaiknya peruntukannya bagaimana DPR bisa membantu kebutuhan rakyat di dapil masing-masing. Kesekjenan DPR jangan mengarahkan anggota DPR hanya untuk melayani diri sendiri,” tegas Legislator Dapil VI Jatim tersebut.

Advertisement

Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan bahwa untuk melakukan isolasi mandiri, anggota DPR sangat bisa dan mampu dengan biayanya sendiri, apalagi anggota DPR setidaknya masih memiliki penghasilan tetap dari negara.

“Justru yang perlu dilakukan anggota DPR adalah membantu isolasi mandiri rakyat di masing-masing daerah pemilihannya. Dapat dipastikan rakyat yang Isoman pasti tidak memiliki penghasilan apalagi yang kerjanya di sektor informal seperti pekerja harian dan pedagang harian,” pungkasnya.

Sebelumnya, ramai Anggota DPR yang terpapar COVID-19 akan difasilitasi hotel untuk isolasi mandiri. Hal tersebut ditengarai karena terbitnya Surat Sekretariat Jenderal (setjen) dengan SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 DPR tertanggal 26 Juli 2021.

Munculnya surat tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Munculnya surat ini bukan tanpa sebab, menurut Indra hal tersebut dilakukan karena beberapa anggota DPR komplain karena menjalani Isoman di rumah dinas anggota yang dapat menularkan virus kepada keluarga atau anggota DPR yang lain.

.

Advertisement

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...