Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Minyak Goreng Untuk Kepentingan Nasional dan Masyarakat

Jakarta, Kabarpolitik.com – Beberapa waktu belakangan terjadi dinamika di masyarakat mengenai peredaran dan harga minyak goreng. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang berlaku mulai 28 April 2022 mendatang. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kestabilan peredaran dan harga minyak goreng di dalam negeri.

“Sudah menjadi keputusan di Sidang Kabinet. Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Se-Dunia Tahun 2022 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta (26/04/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, hal tersebut merupakan langkah nyata yang diambil saat ini untuk dapat segera menstabilkan dinamika yang saat ini terjadi dan akan dievaluasi kembali seiring dengan perkembangan terbaru.

“Nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi, mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa. Yang penting jangan sampai langka atau harganya tinggi, kemudian dalam rangka stabilisasi keadaan. Ini langkah sementara yang diambil oleh Presiden,” ungkap Wapres.

Sementara dari sisi target, Wapres mengungkapkan akan dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Sehingga, keputusan yang diambil akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

“Pemerintah akan melihat. Ya kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah shock therapy itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi,” pungkasnya.

Mudik Lebaran 1443 H

Terkait kelonggaran mudik lebaran 1443 H yang diberikan pemerintah, Wapres mengimbau agar penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksinasi booster untuk menjadi perhatian.

“Pemerintah minta supaya tetap menjaga protokol kesehatan, vaksinasinya supaya di-booster, supaya aman,” imbau Wapres.

Di sisi lain, sesuai dengan arahan Presiden, agar tidak terjadi penumpukan di perjalanan, pemudik diharapkan dapat membagi waktu keberangkatan dan kepulangan sehingga tidak terjadi kepadatan di waktu yang sama.

“Memang diharapkan mudiknya tidak dalam waktu serempak sehingga berbarengan. Nanti bertumpuk di jalan nanti bisa dua hari, tiga hari sampai ke daerah. Jadi, Presiden (memberi imbauan) supaya cepat-cepat mudik, sehingga terjadi mudik yang berangsur-angsur,” urai Wapres.

Sedangkan untuk Wapres, ia menyampaikan rencana untuk melakukan ibadah Salat Idulfitri di Jakarta.

“Dalam rangka pelaksanaan Idulfitri nanti, nah memang kita membolehkan (Salat Idulfitri) di masjid, di lapangan, semua boleh. Hanya memang protokol kesehatan dijaga. Saya sendiri mungkin akan salat di Jakarta. Mungkin saya di Istiqlal, rencana yang saya ambil. Kalau mudiknya saya tidak jauh, saya kan mudik dekat sekali ke Banten situ, satu setengah jam,” tandasnya. (NN/RJP, rls)