Connect with us

Pemerintahan

Majukan Desa Melalui BUMDes, Perlu Partisipasi Aktif Tokoh dan Masyarakat

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi yang besar untuk memajukan dan menggerakkan perekonomian di perdesaan. Sebab, dengan optimalisasi BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya yang ada menjadi suatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan tokoh desa dan masyarakat sebagai penggerak agar potensi BUMDes dapat memberikan manfaat optimal bagi desa.

“Saya menilai bahwa peran penting tokoh penggerak desa wisata, menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan. Ini semua harus ditopang oleh partisipasi aktif SDM setempat, yang bersama-sama ingin memajukan desanya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2022 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (23/06/2022).

Lebih jauh Wapres menuturkan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu penopang keberhasilan pembangunan Indonesia di masa depan.

“Jika desa kuat dan mandiri, maka mimpi Indonesia Maju akan makin mudah diwujudkan,” ungkap Wapres.

Ia pun menambahkan, bahwa pada saat ini desa juga menjadi titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah mendorong ekonomi desa untuk terus bergerak melalui program-program yang dirancang.

Advertisement

“Pemerintah bertekad terus meningkatkan dan memperbaiki penyaluran Dana Desa serta program pengembangan BUMDes supaya desa makin sejahtera,” terangnya.

Menutup sambutannya Wapres memaparkan, berdasarkan data yang diterima, saat ini sebanyak 23.24 persen desa di Indonesia masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).

Wapres pun berpesan kepada jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk terus memantau implementasi program-program yang telah dicanangkan sehingga hasilnya dapat terukur dan seluruh desa di Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

“Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal,” pungkasnya. (RN, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...