Connect with us

Politik

Baleg DPR RI: RUU PPRT Akan Mengakomodasi Kepentingan Semua Pihak

Published

on

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. Foto : Devi/Man
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya
rnWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menyebut RUU PPRT akan diformulasikan untuk menjadi undang-undang yang win win solution atau mengakomodir kepentingan semua pihak. Baik bagi para pekerja, pihak pemberi kerja, maupun negara.rn”Kami akan selesaikan dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat demi kesejahteraan dan perlindungan maksimal bagi PRT, serta menjamin hubungan kerja yang konstruktif, sehat, dan saling melindungi, antara PRT dengan pemberi kerjanya,” ujar Willy, di Jakarta, Selasa (6/6/2023).rnDitambahkannya, pembahasan RUU PPRT harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan pelibatan publik secara layak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Willy juga menegaskan RUU PPRT dirancang dengan komprehensif, sehingga menghindari tumpang tindih dengan undang-undang lainnya.rn”Kami menyusun RUU PPRT dengan penuh kehati-hatian dengan menyerap berbagai masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan instrumen penting dalam perlindungan terhadap teman-teman PRT ini,” sebut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.rnLebih jauh, Ketua Panja RUU PPRT ini memandang kehadiran UU PPRT juga penting untuk menegaskan perlindungan terhadap kalangan perempuan dan anak. Mengingat PRT merupakan jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan perempuan dan tidak sedikit anak di bawah umur menjalani profesi tersebut.rn”Ini jenis pekerjaan yang sering dianggap alamiah saja. Namun ternyata banyak kekerasan yang terjadi di dalamnya. Payung hukum yang rigid akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja domestik yang selama ini sering terabaikan,” ungkap Willy.rnDi sisi lain, DPR berharap seluruh lapisan masyarakat meningkatkan literasi dan aksi berkenaan dengan perlindungan terhadap PRT, termasuk terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Willy mengatakan, penting sekali dukungan dari masyarakat sebab banyak korban PRT tidak berani bersuara karena merasa takut akan kuasa majikan.rn”Kami berharap seluruh stakeholder bahu-membahu dan bergotong-royong untuk memberi perlindungan kepada PRT yang menjadi korban kekerasan. Menolong mereka di awal akan sangat membantu. Masyarakat jangan segan untuk melaporkan kepada aparat hukum apabila menemukan ada peristiwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di lingkungan terdekatnya,” tutup Willy.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...