Connect with us

Politik

Terima Kunjungan Parlemen Portugal, Meutya Hafid: Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Keamanan Laut dan Pemberantasan Narkoba

Published

on

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bersama Anggota Komisi I Rachel Mariam Sayidina dan Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Parlemen Portugal. Diungkapkan Meutya, pertemuan ini membuka peluang kerjasama antara Indonesia dan Portugal dalam bidang kelautan hingga perlawanan untuk memerangi narkoba.

“Tadi disampaikan beberapa, mungkin yang dengan parlemen Indonesia adalah lebih banyak pertukaran parliament to parliament. Karena saat ini karena posisi yang cukup jauh secara geografis, jadi pertukaran antar parlemen masih kurang,” ujar Meutya usai Rapat Kerja Komisi I di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (7/9/23).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, pertemuan-temuan dengan Parlemen Portugal akan lebih sering dilakukan guna membahas kemungkinan kerja sama untuk nasional coast guard atau Badan Keamanan Laut (Bakamla) gitu. Karena memang mereka punya keunggulan di bidang kelautan dengan wilayah mereka yang berdekatan dengan Spanyol begitu ya. Jadi mereka punya pengamanan laut yang luar biasa, ini juga bisa kita kerjasamakan,” sambungnya.

Selain membuka peluang terkait keamanan laut, Meutya juga mengungkapkan pihaknya tengah mendorong kerjasama antara BNN dengan Portugal dalam memerangi masalah narkoba. Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya penyelesaian terkait dengan masalah ini dilakukan dengan sangat baik di kota Lisbon, Portugal.

“Tidak terkait langsung dengan Komisi I, tapi kerja sama luar negeri saya rasa juga masih dalam ranah Komisi I. Kerja sama untuk memerangi narkoba. Tadi beliau duta besarnya menawarkan kerja sama untuk bidang itu dengan BNN yang sekarang sebetulnya sudah dimulai. Tinggal DPR mendorong untuk kerja sama ini bisa betul-betul berjalan,” ungkap Meutya.

Advertisement

Lebih lanjut Meutya juga menambahkan perlu adanya pertemuan non governmental yang tidak bersifat kaku dan juga bersifat friendship group agar menjadi satu kesepahaman yang baik. “Tapi tentu harus banyak pertemuan-pertemuan yang non governmental ya. Kalau governmental saja kan mungkin biasanya lebih terstruktur, mungkin sedikit lebih kaku. Lebih kepada friendship group yang kita harapkan bisa menjadi dasar kerja sama yang lebih memiliki kesepahaman yang baik,” tutupnya.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...