Connect with us

Pemerintahan

Wapres Dorong Pendirian Gedung Papua Christian Centre (PCC)

Published

on

Jayapura, Kabarpolitik.com – Rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC) telah tercakup dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi 2023-2024. Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin telah melakukan Rapat Teknis bersama Menteri PUPR, Menteri Agama, dan Mendikbudristek membahas tentang pembangunan Gedung PCC ini. Untuk itu, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.

“Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun Gedung PCC,” ujar Wapres saat menerima jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC) di Ruang Youtefa, Lantai Mezzanine, Suni Hotel and Convention Abepura, Jl. Baru Pasar Lama Abepura Waimhorock, Abepura, Papua, Rabu (11/10/2023).

Adapun Gedung PCC yang ditargetkan dapat terbangun pada 2024 ini, Wapres meminta adanya usulan opsi lahan pembangunan dari PCC dan PGGP.

“PGGP dan PCC dapat mengusulkan beberapa opsi lahan untuk pembangunan PCC dengan status lahan bebas masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai penetapan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Guru di Provinsi Papua pada 3 Agustus 2023 yang lalu, Wapres menilai sebagai salah satu terobosan yang sangat mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

Advertisement

“Poin utama dalam peraturan tersebut, yaitu perguruan tinggi non-pemerintah dapat melaksanakan pendidikan guru,” jelas Wapres.

Sebagai upaya menindaklanjuti pengadaan guru tersebut, Wapres menjelaskan telah dilakukan pembahasan mengenai pengadaan program studi guru Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Tinggi Teologi.

“Direktorat Jenderal Binmas Kristen Kementerian Agama telah melaksanakan pembahasan langkah-langkah menuju pendirian Program Studi Pendidikan Guru SD dan Pendidikan Guru PAUD pada Sekolah Tinggi Teologi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PCC Jhony Banua Rouw menyampaikan harapannya agar Gedung PCC dapat segera dibangun sebab keberadaannya diperlukan guna kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Kami mohon kebijakan untuk penyelesaian lahannya. Kami sangat membutuhkan Gedung PCC karena ini akan dipakai untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan, kesehatan, dan juga analisis bagaimana membangun daerah Papua dengan baik,” jelasnya.

Advertisement

Sementara, Wakil Ketua PCC Konstantinus Bahang mengungkapkan urgensi pemenuhan pengadaan guru agar diselenggarakan di sekolah tinggi keagamaan di bawah pengawasan gereja untuk memastikan mencetak sumber daya manusia yang terjamin komitmennya mengajar di Tanah Papua.

“Kami merasa bahwa pengadaan guru ini tidak bisa digantikan dengan program-program lain, kami lihat Kemenristekdikti juga sudah menyiapkan perguruan tinggi lain. Karena kami mau menjawab apa yang gereja-gereja lihat selama ini,yaitu komitmen guru-guru untuk tinggal di pedalaman. Yang kami lihat, guru-guru dari perguruan tinggi lain itu tidak memilikinya,” tutur Bahang.

“Sehingga kami tetap ngotot dengan menyelenggarakan ini di sekolah tinggi keagamaan yang ada di bawah pantauan gereja-gereja, sehingga komitmen itu ada,” imbuhnya.

Hadir pada kesempatan ini Ketua Umum PGGP Pdt. Hiskia Rollo beserta jajaran pengurus PGGP; Uskup Jayapura Yunuarius You; perwakilan PGGP Papua Barat; jajaran pengurus Papua Christian Center; dan Bendahara BP3OKP Jalahan Sianturi.

Sementara Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya. (DAS – rls)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...