Connect with us

Pemerintahan

Kembangkan Ekosistem Halal yang Beretika dan Berkelanjutan, Wapres Harapkan Sinergi Pemangku Kepentingan dan Literasi Masyarakat Ditingkatkan

Published

on

Malang, Kabarpolitik.com – Pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam pengembangan ekosistem halal yang beretika dan berkelanjutan. Etika dan keberlanjutan ini tidak hanya mencakup pada substansi yang terkandung dalam sebuah produk, tapi juga proses bisnisnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan literasi bahwa ekosistem halal harus mencakup keseluruhan aspek di dalamnya.

“Dengan demikian, masyarakat luas akan semakin memahami bahwa kehalalan tidak melulu soal substansi produk, tapi juga keseluruhan proses bisnis yang diterapkan seluruh institusi/pelaku usaha dalam ekosistem halal. Beragam inisiatif Universitas Brawijaya ini juga diharapkan turut mendorong penguatan sistem jaminan produk halal, serta meningkatkan literasi dan gaya hidup halal masyarakat,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Brawijaya Halal Summit 2024, Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric, di Universitas Brawijaya (UB), Jl. Veteran No. 10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (19/01/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, gagasan tentang etika dan keberlanjutan ini telah menjelma dalam berbagai praktik bisnis dan institusi yang diterima secara global. Untuk itu, Wapres berharap agar peluncuran UB Halal Metric pada hari ini dapat berkelanjutan agar ekosistem yang dicita-citakan dapat berjalan dengan baik ke depan.

“Begitu pula dengan kepeloporan UB Halal Metric, mesti terus dijaga agar berkesinambungan, serta diperluas untuk menarik lebih banyak partisipan dari institusi/pelaku industri halal. Kelak UB Halal Metric diharapkan menjadi rujukan nasional, bahkan global, terkait penerapan praktik-praktik berkelanjutan dan beretika dalam ekosistem halal,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan capaian Indonesia di level internasional dalam komitmennya mengembangkan ekosistem syariah.

Advertisement

“Terbukti posisi Indonesia saat ini kembali naik satu peringkat, menjadi urutan ke-3, dalam laporan terbaru yang dirilis DinarStandard, Dubai,” imbuh Wapres.

“Pencapaian strategis ini berkat ikhtiar dan kontribusi multipihak dalam menguatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ke depan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air mesti terus kita kawal bersama,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres pun berpesan, agar dunia pendidikan termasuk UB, dapat terus memberikan pemikiran, hasil riset, dan kerja sama yang memajukan ekosistem syariah dan halal Indonesia.

“Saya menaruh harapan besar pada kampus ini, terkhusus dengan diluncurkannya UB Halal Center dan UB Halal Metric. Harapannya, UB Halal Center dapat mengambil peranan lebih besar dalam penguatan rantai nilai dan ekosistem halal di wilayah, bahkan hingga ke tingkat nasional dan global,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Rektor UB Widodo menyampaikan bahwa peluncuran UB Halal Metric pada hari ini bukan hanya sebatas simbol alat ukur saja. Lebih dari itu, sebagai bentuk komitmen berbagai pihak dalam menjunjung pentingnya inovasi yang tiada henti untuk mengembangkan ekosistem syariah dan halal di Indonesia.

Advertisement

“Tidak hanya alat evaluasi, tapi cerminan komitmen semua untuk menjunjung tinggi praktik etis dan juga menjunjung tinggi semangat halal. Mari kolaborasi, explorasi, dan kerja sama untuk memastikan halal thayyib menjadi integral dalam industri,” tutur Widodo.

Sebagai informasi, UB Halal Metric adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi konsep ekosistem halal secara komprehensif baik di sektor perguruan tinggi, industri, maupun pemerintahan. Instrumen ini melihat bagaimana sebuah ekosistem atau proses bisnis yang dijalankan pada universitas, industri, hingga pemerintah apakah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip halalan thayyiban, dalam makna yang luas untuk kebaikan umat.

Hadir pula dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Pj. Walikota Malang Wahyu Hidayat, Jajaran Pengurus Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya, dan segenap civitas academica Universitas Brawijaya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, Zumrotul Mukaffa dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, Johan Tedja dan Farhat Brachma. (NN/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...