Connect with us

Pemerintahan

Saksikan Pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut, Wapres Bertolak ke Manado

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus bergerak cepat secara masif mengembangkan infrastruktur pendukungnya dalam pengembangan ekosistem halal di daerah, melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Kali ini, arus baru ekonomi daerah tersebut akan dikukuhkan di kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menurut data BPS Provinsi Sulut jumlah penduduk Islam di kota toleransi itu sekitar 31,8 persen pada 2022. Hal ini menandakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang inklusif.

Setelah dalam dua pekan terakhir menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS hari ini, Rabu (03/04/2024), bertolak ke Manado, Sulut untuk menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado pada pukul 11.00 WIB atau 12.00 WITA.

Usai menempuh penerbangan sekitar 3 jam 30 menit, Wapres dan rombongan diperkirakan tiba di Bandara Sam Ratulangi pada pukul 15.30 WITA dan langsung disambut oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut. Selanjutnya Wapres beranjak ke penginapan.

Advertisement

Pada malam harinya, Wapres dan Ibu Wury diagendakan melaksanakan salat Isya dan Tarawih berjemaah di Masjid Agung Awwal Fathul Mubien, Jl. Hasanuddin No. 34, Kec. Tuminting, Kota Manado. Pada kesempatan ini, Wapres juga rencananya akan menyampaikan tausiah di masjid tertua di kota yang pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu Kota Paling Toleran di Indonesia.

Pada keesokan harinya, Kamis (04/04/2024), di kota penyelenggara even Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2022 ini, Wapres dijadwalkan akan menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut. Acara ini tepatnya digelar di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Kota Manado pada pukul 10.30 WITA.

Selain menyaksikan prosesi pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut, di tempat yang sama Wapres juga akan menyaksikan pemberian bantuan secara simbolis, yakni PSBI & Demplot Pertanian Ponpes kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Ibolian oleh Gubernur Sulut; Sertifikasi Kompetensi Juleha oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara; Sertifikasi Halal RPH kepada DPKP Manado oleh MUI; Rekor MURI Sajian Mie Cakalang Terbanyak kepada Bank Indonesia oleh MURI; Akta Pembentukan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) kepada Pondok Pesantren Karya Pembangunan Manado oleh Kemenag Provinsi Sulut; KUR BRI, BNI, Mandiri, BSI, BSG kepada UMKM oleh perbankan terkait; serta Penyerahan Sertifikat Halal UMKM oleh Plt. Direktur Eksekutif KNEKS.

Selepas acara, Wapres beserta Ibu Wury dan rombongan dijadwalkan meninggalkan kota Bumi Nyiur Melambai untuk kembali ke Jakarta pada pukul 13.30 WITA atau 12.30 WIB.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari KNEKS, perkembangan pembentukan KDEKS di daerah mencapai 28 KDEKS. Adapun rinciannya pada 2022 terbentuk KDEKS Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sedangkan pada 2023 terbentuk KDEKS Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, Kep.Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sementara pada 2024 telah terbentuk KDEKS Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat.

Advertisement

Mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat, di antaranya Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (EP-rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...