Connect with us

Pemerintahan

Lebih dari 100 Tahun Lalu, Syekh Nawawi Al-Bantani Telah Ajarkan Soal HAM

Published

on

Banten, Kabarpolitik.com – Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip moral dan hukum yang mendasari keadilan, melindungi martabat, serta mencegah penindasan dan diskriminasi antarsesama manusia. Untuk itulah, pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan The Universal Declaration on Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya.

Jauh sebelum manusia modern membahas dan memperdebatkan masalah HAM, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, Syekh Nawawi Al-Bantani telah mengajarkan pentingnya melindungi hak-hak manusia. Bahkan menurut Syekh Nawawi, apabila hak manusia berbenturan dengan hak Allah, maka hak manusia yang harus didahulukan.

“Syekh Nawawi mengatakan, maka didahulukan hak hamba di atas hak Allah, ketika hak Allah dan manusia itu terbentur, yang didahulukan hak hamba-Nya, karena Allah bertoleransi,” ungkap Wapres saat menghadiri acara Haul ke-131 Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, Jumat malam (03/05/2024).

Pendapat Syekh Nawawi tersebut, sambung Wapres, didasari atas tafsir Surat Hud ayat 117 bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri karena kemusyrikannya, sepanjang penduduknya berbuat kebaikan (bermuamalah secara baik dalam kehidupan sosialnya).

“Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka, tapi azab itu turun kalau mereka buruk dalam bermuamalah, dan berusaha menyakiti manusia, dan mendzholimi makhluk-Nya. Manusia disakiti, makhluk dizholimi, buruk dalam muamalah, azabnya baru turun. Tetapi kalau tidak, meskipun musyrik, tidak turun,” terangnya.

Advertisement

Sebab menurut Syekh Nawawi, ungkap Wapres, Allah menangguhkan azabnya kepada manusia yang melanggar hak-Nya kelak di akhirat. Dan sebaliknya, Allah akan langsung menurunkan azab kepada manusia yang melanggar hak manusia lainnya (melakukan dosa sosial) di dunia.

“Artinya kalau hak Allah yang dilanggar, Allah [memberikan] toleransi, tidak langsung disiksa di dunia tetapi ditunda di akhirat. Tapi kalau jelek dalam muamalah, [seperti] menyakiti manusia, Allah menurunkan azab-Nya,” jelas Wapres.

“Ini saya kira hal-hal yang menurut saya luar biasa. Ini menyambung soal penghormatan kepada HAM. Jadi kalau orang sekarang bicara tentang HAM Syekh Nawawi sudah membahas ini lebih dari 100 tahun yang lalu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbuqil Al-Bantani Al-Jawi. Ia lahir di sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa (sekarang Kecamatan Tanara), Serang, Banten, pada 1230 H/1813 M.

Merujuk berbagai sumber, Syekh Nawawi adalah seorang ulama Indonesia bertaraf Internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia mendapat gelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia.

Advertisement

Syekh Nawawi merupakan ulama dan intelektual yang sangat produktif dalam menulis kitab. Karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis.

Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani mendapat julukan mulai dari Sayyid Ulama Al-Hijaz (Pemimpin Ulama Hijaz), Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahhamah Al-Mudaqqiq (Imam yang Mumpuni Ilmunya), A’yan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar li Al-Hijrah (Tokoh Ulama Abad 14 Hijriyah), hingga Imam Ulama Al-Haramain (Imam Ulama Dua Kota Suci). (EP/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...