Connect with us

Pemerintahan

Panas Ekstrem Diprediksi Terjadi pada Puncak Haji, Wapres Minta Kemenag Beri Perlindungan Khusus bagi Jemaah Lansia

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Kementerian Agama (Kemenag) RI akan mulai memberangkatkan jemaah haji Indonesia gelombang pertama musim haji 1445 H/2024 M pada Minggu (12/05/2024). Terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berpesan agar Kemenag melindungi para jemaah, khususnya jemaah lanjut usia (lansia) dari cuaca panas ekstrem yang diperkirakan melanda Arab Saudi di puncak musim haji.

“Karena musim haji ini diperkirakan udaranya cukup panas dan banyak kita itu yang lansia. Saya kira Kemenag harus sudah mempersiapkan diri untuk melindungi mereka,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Halalbihalal Idulfitri 1445 H Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, Selasa (07/05/2024).

Salah satunya, Wapres meminta Kemenag untuk membuat panduan-panduan perlindungan diri bagi lansia dari cuaca panas dan mengawal langsung pelaksanaannya di tanah suci.

“Supaya mereka jangan sampai tersengat oleh hawa panas untuk mengurangi korban-korban yang [mungkin] terjadi,” terangnya.

Sebab, tutur Wapres, saat ini beberapa negara, khususnya di kawasan Asia memang tengah dilanda gelombang panas, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Advertisement

“Di beberapa negara itu banyak [korbannya], di Thailand saja saya baca sudah ada 30 orang meninggal karena panasnya tinggi, apalagi nanti di Saudi,” ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, Wapres menginstruksikan Kemenag agar betul-betul melakukan mitigasi dampak paparan cuaca panas terhadap keselamatan jemaah haji.

“Apalagi jemaah [haji] itu banyak dan banyak lansia. Ini penting saya kira Kemenag untuk mempersiapkan lebih awal dan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sana,” tandasnya.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Ketua Umum MUI K.H. Anwar Iskandar, Ketua Panitia Halal Bihalal MUI M. Cholil Nafis, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...