Connect with us

Pemerintahan

Indonesia-Azerbaijan Tancap Gas Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Kunjungan Kehormatan dari Head of State Agency for Public Service and Social Innovations (SAPSSI)/Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan Ulvi Mehdiyev, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Senin (07/01/2024). Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua negara untuk terus menjalin hubungan yang erat dan bekerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama.

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana yang hangat dan bersahabat tersebut, Wapres menyatakan apresiasi atas hubungan yang sangat baik dan bersahabat antara Indonesia dan Azerbaijan yang telah terjalin selama lebih dari 30 tahun. Kedua negara diketahui memiliki kesamaan pandangan dan saling mendukung atas berbagai isu di forum-forum regional dan internasional.

Sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres menekankan perhatian khususnya terhadap peningkatan pelayanan publik

“Saya sangat menghargai upaya Yang Mulia Menteri, yang senantiasa mendorong kerja sama antara Indonesia dan Azerbaijan di bidang pelayanan publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wapres berharap Azerbaijan dapat berbagi pengalaman terkait berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan di negara mereka, yang mungkin dapat diadopsi oleh Indonesia di masa mendatang. Salah satu contoh konkret dari kerja sama ini adalah penandatanganan MoU antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN), yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pelayanan publik.

Advertisement

“Indonesia dan Azerbaijan memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan berbagai kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Wapres juga menyoroti adaptasi teknologi dan inovasi pelayanan terpadu Azerbaijan di ASAN Xidmat yang telah sukses diterapkan di Indonesia melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Saat ini sudah terdapat sekitar 200 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin di beberapa tahun mendatang, Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya.

Sebelumnya, di awal pertemuan, Mehdiyev menjelaskan kepada Wapres bahwa lembaga negara yang dipimpinnya saat ini didirikan oleh Presiden Azerbaijan pada 2012 untuk mengimplementasikan konsep ASAN.

“Konsep ASAN ini merupakan sebuah konsep satu pintu, di mana banyak pelayanan publik dilaksanakan di satu tempat. ASAN memberikan lebih dari 400 perusahaan publik di tempat yang sama, menyediakan lebih dari 100 jenis layanan publik,” jelasnya.

Advertisement

ASAN, tambah Mahdiyev, juga berarti “mudah” dalam bahasa Azerbaijan, mencerminkan kemudahan akses layanan publik yang diberikan.

“ASAN Service juga mencakup ASAN Business, yang menekankan kerjasama dan jaringan antara ASAN dan Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh Mahdiyev mengungkapkan bahwa pada 2015, ASAN menempati peringkat pertama di bidang pelayanan publik dan menerima penghargaan atas inovasi dalam aplikasi teknologi modern dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami sangat senang dan menghormati bahwa konsep ASAN yang menerima rating tertinggi juga dievaluasi dan diterapkan di Indonesia,” ucapnya.

Mehdiyev juga menekankan komitmen Azerbaijan untuk terus mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam pelayanan teknologi.

Advertisement

“Kami menantikan semakin berkembangnya bidang pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sistem pelayanan pemerintahan,” imbuhnya.

Dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mehdiyev. Azerbaijan telah diakui oleh PBB sebagai negara yang berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu pusat pelayanan seperti mall.

“Jadi Azerbaijan ini adalah [badan] yang mendapat pengakuan di PBB yang mengintegrasikan pelayanan ke dalam sebuah mall. Bahkan dia punya bus yang menjemput pelayanan publik di berbagai tempat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Azwar Anas menjelaskan bahwa Azerbaijan juga menyediakan layanan bus keliling yang membawa berbagai pelayanan publik langsung ke masyarakat, termasuk pengambilan dan pencetakan foto di tempat.

Azwar Anas mengungkapkan, MOU antara Indonesia dan Azerbaijan dalam bidang pelayanan publik pertama kali ditandatangani pada 2017 dan baru saja diperbarui. Kini, konsep mall pelayanan publik bergerak ke arah digital, seiring dengan perkembangan teknologi.

Advertisement

“Mall Pelayanan Publik sekarang bergerak ke satu level lagi ada Mal Pelayanan Publik digital. Jadi sebagian mulai berdasarkan digital,” jelasnya.

Azwar Anas menambahkan bahwa hubungan baik antara kedua negara terus terjalin dengan baik, terutama sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi pada 2014.

“Sejak kami jadi Bupati 2014 kami telah datang ke Azerbaijan dan kami replikasi [konsep pelayanan publik] di Banyuwangi. Dan sekarang pemerintah mereplikasi berbagai layanan,” ungkapnya.

Ia pun mengapresiasi kunjungan Mahdiyev bersama jajarannya dan berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama dan hubungan baik antara Indonesia dan Azerbaijan.

“Oleh karena itu kita berterima kasih atas kunjungan beliau,” pungkasnya.

Advertisement

Hadir bersama Ulvi Mehdiyev dalam pertemuan ini, Duta Besar Azerbaijan untuk RI Jalal Sabir Mizayev, Director General for International Affairs SAPPSI Mahammadali Khudaverdiyev, dan Director General for Innovations Center SAPPSI Vudal Rustamov.

Selain Abdullah azwar Anas, turut juga mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, dan Plh. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Trisari Dyah Paramita (SK/RJP-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...