Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Dukung Raperda Perubahan Nomenklatur BPR

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam rapat paripurna pada Senin, (10/3/2025).

Dalam rapat tersebut, Hera menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh BPR untuk berganti nama. Namun, ia juga berharap agar perubahan ini dapat membawa dampak lebih besar bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh usulan ini karena merupakan amanat undang-undang. Namun, Gerindra berharap BPR bisa bertransformasi menjadi BPR Syariah, agar sejalan dengan visi-misi Bupati Sukabumi, yakni Mubarokah, yang bermakna keberkahan. Apakah mungkin kita bisa meraih keberkahan dengan sistem perbankan yang tidak syar’i?” ujar Hera.

Menurutnya, penerapan sistem syariah tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memberikan akses yang lebih inklusif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan berbasis syariah. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitas maupun alat, agar BPR dapat berkembang lebih luas.

“BPR nantinya jangan hanya berfokus pada sektor ekonomi kecil, tetapi juga bisa masuk ke sektor korporasi untuk meningkatkan laba. Kehadiran BPR harus lebih dari sekadar mencari keuntungan sebagai BUMD, tetapi juga harus melayani rakyat, seperti membantu petani membeli benih dan pupuk, serta melindungi pedagang kecil dari jeratan bank ilegal,” katanya.

Lebih lanjut, Hera menegaskan bahwa keberadaan BPR yang kuat juga menjadi kebanggaan dan harga diri bagi Kabupaten Sukabumi.

“Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal harga diri dan gengsi Kabupaten Sukabumi. Kita harus memiliki bank daerah yang benar-benar kuat dan mampu melindungi masyarakat,” pungkasnya.