Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Tekankan Pendidikan Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib dari SD hingga Perguruan Tinggi

Published

on

Komisi XIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (11/3/2025) di Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi XIII mendorong agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dijadikan mata pelajaran wajib dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT).

Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya PPKn dalam membentuk karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA, dan juga menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Ini penting agar generasi muda kita memiliki pemahaman yang kuat terhadap ideologi bangsa,” ujar Sugiat.

Sugiat juga menyarankan agar materi ajar PPKn bersumber dari buku yang disusun oleh BPIP, yang dinilai memiliki kapasitas untuk merumuskan panduan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“BPIP dapat bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemendikti untuk memastikan implementasi pendidikan Pancasila berjalan optimal,” tambahnya.

Advertisement

Komisi XIII menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Asta Cita, delapan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun Indonesia Emas 2045, yang salah satunya bertujuan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

“Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal membangun karakter bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda akan lebih mencintai tanah air dan memiliki moral yang kuat,” jelas Sugiat.

Pentingnya pendidikan Pancasila sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2022, mata pelajaran Pendidikan Pancasila mulai diterapkan sebagai mata pelajaran wajib menggantikan PPKn untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan dorongan dari Komisi XIII DPR RI, diharapkan pendidikan Pancasila semakin kuat tertanam dalam sistem pendidikan nasional, memastikan generasi mendatang tumbuh dengan pemahaman yang kokoh terhadap ideologi bangsa.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031 DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
Politik8 detik ago

DPR RI Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan...

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik29 detik ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik1 menit ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
Politik1 menit ago

Mercy Chriesty Barends: Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro...

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria
Politik2 menit ago

Muhammad Khozin: Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut...

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan
Politik3 menit ago

Atalia Praratya Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M....

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD
Politik4 menit ago

Taufan Pawe, Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD di Sulsel

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di...

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna
Politik5 menit ago

M Rifqinizamy Karsayuda: Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan...

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania
Politik6 menit ago

Syahrul Aidi Desak Parlemen Dunia Bela Hak Minoritas Muslim di India

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga...

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses
Politik8 menit ago

Bahtra Banong: Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berkomitmen untuk menempatkan peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi sebagai salah satu tujuan...